IMPLEMENTASI PEMBERIAN LAYANAN BANTUAN HUKUM SECARA CUMA-CUMA OLEH POSBANTUAN HUKUM PADA PERKARA PIDANA DI PENGADILAN NEGERI GEDONG TATAAN (Studi Kasus Di Posbakum Adin Lampung) 

Baharudin dan Iqbal Alin Perdana
Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung 
Jln. ZA. Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu  Bandar Lampung Provinsi Lampung Correspondence email : baharudin@ubl.ac.id . iqbal.17211227@student.ubl.ac.id

Abstrak, Dalam perkara hukum yaitu kasus-kasus hukum yang dialami oleh seseorang sering kali terjadi kendala ketidak mampuan seseorang untuk bisa menyewa pengacara untuk menanggani  proses persidangan di pengadilan, sesungguhnya seseorang tersangka pun masih memiliki hak-haknya dalam persidanggan salah satunya ialah mendapat bantuan dimuka hukum tentu untuk membela hak-hak tersangka tersebut, dalam kasus seperti ini bila mana seseorang tidak memeliki kemampuan untuk dapat menyewa penggacara POSBAKUM atau Pos Bantuan Hukum berperan penting untuk menolong seseorang tersangka dalam memberikan sebuah layanan hukum berupa konsultasi, advis hukum dan pembuatan dokumen hukum yang memang dibutuhkan oleh tersangka yang berdasarkan  dengan peraturan perundang-undangan,  dalam membela tersangka dipersidangan dilakukan secara Cuma-Cuma, dengan begitu setiap tersangka dari yang mampu atau tidak berhak untuk mendapatkan bantuan hukum. 

Kata kunci : posbakum, layanan hukum, implementasi 

Abstract, In legal cases, namely legal cases experienced by someone, there are often problems with one's inability to be able to hire a lawyer to handle the trial process in court, in fact a suspect still has his rights in a trial, one of which is to get assistance before the law of course for defend the rights of the suspect, in cases like this if someone does not have the ability to hire a lawyer POSBAKUM or the Legal Aid Post plays an important role in helping a suspect in providing legal services in the form of consultation, legal advice and the preparation of legal documents that are really needed by a suspect based on statutory regulations, in defending a suspect the trial is carried out for free, that way every suspect from being able or not entitled to get legal assistance

Keywords : posbakum, legal services, implementation

PENDAHULUAN
		Hukum Indonesia dan UUD 1945 mengamanatkan setiap orang memiliki hak persamaan didepan hukum hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, salah satu bentuk sebagai upaya mewujudkan keadilan terhadap masyarakat atau mempunyai kesamaaa dimata hukum yaitu dengan berdirinya bantuan hukum yang diperuntukan kepada seluruh masyarakat indonesia yang terjerat kasus hukum dan tidak memiliki cukup uang untuk membela hak-haknya melalui pengacara dan dalam hal tersebut muncul bantuan hukum yang diberikan oleh pengacara kepada masyarakat yang memerlukan untuk untuk bisa membela haknya dan mendapatkan perlindungan hukum yang wajar.
		dibentuknya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 merupakan dasar hukum salah satu upaya negara untuk menjamin hak masyarakat, tepatnya untuk masyarakat atau kelompok orang yang tidak mampu secara financial untuk membela haknya demi keadilan dan kesamaan dimuka hukum.selain itu terdapat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dalam ketentuannya undang-undang tersebut mewajibkan kepada seorang pengacara untuk bisa  memberikan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu dengan Cuma-Cuma atau gratis namun sesuai peraturan perundang-undangan, jika ada seseorang advokat yang tidak menjalankan tugasnya untuk bisa memberikan bantuan berupa hukum kepada masyarakat yang kurang mampu, maka advokat tersebut akan dikenai sanksi sesuai Undang-Undang yang berlaku. 
		Pelaksanaan bantuan hukum perlu dijamin dalam rangka untuk mencapai keadilan khususnya dalam bidang hokum, bantuan hukum memiliki jaminan pada sistem perundang-undangan negara Indonesia jaminan akan adanya bantuan hukum bagi masyarakat ini di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa : Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatakan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang di tentukan dalam Undang-Undang ini.
		Dalam kasus perkara pidana, jika tersangka tidak memiliki cukup kemampuan untuk membela dirinya melalui pengacara maka memperoleh bantuan hukum dengan cuma-cuma merupakan wujud hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa sebagai bagian dari wujud penerapan dari asas yang termuat dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 yaitu asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta dimana setiap masyarakat yang tersangkut kasus wajib untuk mendapatkan kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang semata-mata hanya diberikan sebagai bentuk untuk menerapkan kepentingan pembelaan atas dirinya, dalam memberikan bantuan hukum memiliki kriteria terhadap tersangka atau terdakwa yang berhak untuk mendapatkan bantuan hukum secara Cuma-cuma.
1.	Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasehat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasehat hukumbagi mereka. 
2.	Setiap penasehat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),  memberikan bantuannya dengan cuma-cuma.

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma menjelaskan bahwa bantuan hukum secara cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan Advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu. Pencari Keadilan yang Tidak Mampu yang selanjutnya disebut Pencari Keadilan adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang secara ekonomis tidak mampu yang memerlukan jasa hukum.
	Adanya faktor hak konstitusional di atas dan ketidakmampuan masyarakat dalam hal finansial serta kemiskinan pengetahuan masyarakat terhadap hukum, negara memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. Hal ini sebagai konsekuensi dari kewajiban negara untuk menjamin tersedianya bantuan hukum bagi warga negaranya maka dituntut tanggung jawab yang cukup besar dari negara dalam pelaksanaan bantuan hukum tersebut. Misalnya dalam bentuk penyediaan fasilitas maupun dukungan untuk melaksanakan pemberian bantuan hukum tersebut.
	Penyediaan fasilitas tersebut salah satunya dengan membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap pengadilan. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Negeri bagi Advokat Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukanlebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat, dalam ketentuan SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, mengenai mekanisme penyelenggaraan bantuan hukum perkara pidana, di atur bahwa setiap Advokat yang ditunjuk dan mendapat penetapan dari hakim untuk memberikan jasa bantuan hukum diwajibkan untuk membuat surat kuasa khusus untuk mewakili mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan terdakwa. Akan tetapi, dalam prakteknya banyak dari Advokat tersebut tidak mau memberikan jasa bantuan hukum secara cuma-cuma. Selain itu, ada terdakwa atau tersangka yang tidak mendapatkan bantuan hukum tersebut secara cuma-cuma. Sebagai ilustrasi bantuan hukum sebagai advokat dalam perkara pidana di pengadilan negeri Gedong Tataan.
METODE
Metode Pendekatan
Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan empiris
1.	Pendekatan yuridis normatif ialah dengan menggunakan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah
2. 	Pendekatan empiris yaitu dilakukan dengan melihat secara langsug terkait objek penelitian 	dengan cara observasi dan wawancara
3.	Sumber Data terdiri dari bahan 
	a.	Bahan Hukum Primier
1.	Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
2.	Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Pelaksanaan Pidana Indonesia (KUHP). 
3.	Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
4.	Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Setiap Orang Berhak Mendapatkan Bantuan Hukum.
5.	Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
6.	Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 
7.	Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. 
8.	Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
9.	Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman. 
10.	Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. 
11.	Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma. 
12.	Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 Tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 
13.	SEMA Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.
	b.		bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder pada penelitian ini menggunakan bahan yang bersumber dari bahan bahan hukum yang dapat membatu menganalisis permasalahan dari berbagai buku hukum, arsip, jurnal dan dokumen.
	c.		bahan hukum tertier
	Bahan  hukum teriser dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, dan sumber internet.

Prosedur  Pengumpulan dan Pengelolan Data  
1. Data Sekunder 
Pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah, dan menguntip 	dari bahan kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan Peraturan Perundang-udangan yang  berrkaitan  dengan pokok bahasan.
2.	Data Primer
 	a.	Pengamatan (Observation) yaitu melakukan pengamatan dan pencataan terhadap data  dan  fakta yang ada  di lokasi penilitian. 
	b.	Wawancara (Interview), yaitu menggunakan pedoman wawancara yang telah di persiapkan sebelumnya. wawancara  dilakukan terhadap narasumber yakni:
1.	Penyidik Kepolisian Polres Pesawaran : 		1 Orang 
2.	Kejaksaan Negeri Gedong Tataan : 		1 Orang 
3.	Pengadilan Negeri Gedong Tataan : 		1 Orang 
4.	Ketua Posbakum Adin Lampung : 		1 Orang

Analisis Data 
		Analisis data yang digunakan pada penelitian ini ialah analisis yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang diperoleh dilapangan yang kemudian disusun, diuraikan dalam bentuk kalimat 

HASIL DAN PEMBAHASAN
Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma Oleh Posbantuan Hukum Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan (Studi Kasus Di Posbakum Adin Lampung)	
Berdasarkan keterangan Ibu Dewi Purbasari selaku ketua posbakum adin lampung, Syarat Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Prodeo) Dalam Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, setelah persyaratan sudah dipenuhi klien/terdakwa harus mengisi surat bantuan hukum dan setelah surat tersebut di ACC/diterima, kemudian nantinya akan ditangani perkaranya baik itu litigasi maupun non litigasi, litigasi itu bentuknya seperti pendampingan dikepolisian dan juga dipengadilan, dan untuk non litigasi bentuknya seperti penyuluhan hukum, pemberdayaan hukum/pemberdayaan masyarakat, mediasi, negosiasi, drafting hukum atau pembuatan dokumen hukum, biasanya masyarakat tidak mampu. untuk perkara narkotika syaratnya juga sama, jika terdakwa/tersangka mengajukannya langsung ke posbakum, tetapi kemudian penanganan perkara dipenyidikan maupun di pengadilan, karena posbakum sudah melakukan mou terhadap instansi tersebut itu cukup dengan penunjukan dari instansi tersebut
	Pemberian bantuan hukum didalam perkara pidana terdapat dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yaitu, Bantuan Hukum adalah kegiatan 61 pembelaan kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan yang mana dari tahap penyidikan sampai tahap pemeriksaan perkara di pengadilan yang dilakukan oleh penasehat hokum, secara jarfiah makna bantuan hukum sendiri bisa diartikan sebagai bentuk upaya dengan menolong seseotang yang dikatakan tidak mampu dalam membela haknya dimuka hukum, jika dilihat dari sudut pandang subjektif, bantuan hukum merupakan suatu upaya yang diberikan untuk melindungi kepentingan seseorang yang akan atau sedang beracara dimuka pengadilan, sedangkan dari sudut pandang objektif, bantuan hukum berangkat dari tujuan yang hendak dicapai demi terselenggaranya peradilan itu sendiri. Jadi tujuan bantuan hukum yang ada di Indonesia adalah untuk memberikan pengetahuan, penyuluhan hukum dan dan memberikan nasehat-nasehat atau biasanya dikenal dengan konsultasi hukum sehingga masyarakat menyadari akan hak-haknya dalam tersangkut perkara hukum. Untuk permasalahan hukum di bidang pidana tujuan bantuan hukum yang diberikan supaya tersangka atau terdakwa dapat terbantu menangani perkara pidana yang sedang dihadapi serta memberikan perlindungan terhadap harkat, martabat seseorang tersangka atau terdakwa dengan melindunggi hak-haknya supaya tidak ada diskriminasi dimata hukum.
	berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum (saat ini telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung, sehingga diketahui yang berhak dapat mengajukan gugatan atau permohonan secara cuma-Cuma adalah masyarakat yang dianggap tidak mampu secara ekonomi, dengan syarat melampirkan (lihat Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2014).
1.	Memperoleh Surat Keterangan Tidak Mampu yang dikeluarkan oleh Kepala Desa atau Lurah setempat bahwa benar yang bersangkutan tersebut tidak mampu untuk membayar uang perkara. 
2.	Dokumen lain-lain yang memiliki hubunggan dengan daftar penduduk miskin atau yang ada pada basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang memiliki kewenanggan dalam memberikan keterangan tidak mampu.

	Seorang tersangka berhak untuk mendapat Bantuan Hukum ini termaktub pada Pasal 69 hingga Pasal 74 Kitab Hukum Acara Pidana salah satu yang menggatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut
1.	Bantuan hukum dapat di berikan sejak saat tersangka ditangkap atau di tahan. 
2.	Pelaksanaan Bantuan hukum bisa di berikan untuk semua pemeriksaan. 
3.	Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. 
4.	Pembicaraan yang dilakukan oleh penasehat hukum dan tersangka, penyidik dan penuntut umum tidak diperbolehkan untuk mendenggar kecuali delik yang menyangkut terhadap keamanan negara.
5.	Turunan berita acara di berikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. 
6.	Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma Oleh Posbantuan Hukum Pada Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Gedong Tataan.
	Berdasarkan keterangan Ibu Dewi Purbasari selaku ketua posbakum adin lampung, karena posbakum adin sudah memiliki mou dengan Pengadilan Negeri Gedong Tataan, jadi untuk pelaksanaannya ketika posbakum adin sudah ada mou dengan instansi tersebut itu cukup dengan penunjukan dari instansi setempat, contohnya di kepolisian, karena posbakum adin sudah mou, sudah ada perjanjian khusus dengan polres pesawaran untuk pemberian bantuan hukum secara cumacuma jadi itu yang akan melengkapi data dari kepolisiannya, tetapi tidak perlu harus ada surat keterangan tidak mampu itu juga bisa dikeluarkan oleh instansi setempat baik itu kepolisian maupun dari pengadilan, jadi tidak harus dari kelurahan. Misalnya pendampingan nya di rutan dan diketahui oleh petugas rutan atau orang yang memiliki jabatan di bidang hukum nya semisalnya di way hui, posbakum adin juga sudah bekerja sama, kemudian nantinya mereka yang akan memberikan rekomendasi atau pun dari posbakum adin yang membuatkan surat keterangan bahwa klien yang tidak mampu meminta untuk di dampingi, jadi kalau untuk di pengadilan nya sendiri karena ada khusus nya sendiri tanpa adanya surat keterangan tidak mampu, dengan adanya surat penunjukan dari hakim sudah bisa memenuhi, jadi harusnya jika di tujukan secara pribadi setelah formulir bantuan hukum nya sudah dibuat dan sudah ditanda tangani oleh klien/pemilik permasalahan tersebut, nanti akan dibuatkan surat kuasa itu karena bentuknya mandiri, tapi kalau bentuknya penunjukan baik itu dipenyidikan ataupun di pengadilan, itu nanti dari mereka yang akan membuatkan surat penunjukan ke posbakum adin dari pengadilan negeri maupun dari kepolisian untuk mendampingi klien/terdakwa. Berdasarkan keterangan seorang terdakwa yang bernama Muhammad Gilang Ramadhani saat didampingi oleh penasihat hukum, terdakwa mengungkapkan bahwa dirinya merasa sangat nyaman saat didampingi dan mengatakan kepada penasehat hukum yang mendampinginya bahwa terdakwa mengungkapkan hanya ikut-ikutan teman saja dan tidak memahami bahwa yang dilakukannya itu salah, terdakwa juga sangat menyesal menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan berjanji tidak akan menggunakan nya lagi di kemudian hari.
	Program pemberian bantuan hikum secara Cuma-Cuma yang diperuntukan untuk seluruh masyarakat indonesia yang tidak mampu sudah berjalan dimulai dari Tahun 1980 san sampai sekarang banyak hal yang menunjukkan bahwa pemberian bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu sangat diperlukan, dan diharapkan adanya peningkatan atau intensitas pelaksanaan bantuan hukum dari tahun ke tahun. Arah kebijaksanaan dari program bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu, disamping memberdayakan keberadaan dan kesamaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat, juga bertujuan untuk menggugah kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat, yaitu melalui penggunaan hak yang disediakan oleh Negara dalam hal membela kepentingan hukumnya di depan Pengadilan. Lembaga Bantuan Hukum atau Advokat sebagai pemberi bantuan (pembelaan) hukum dalam Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu, diharapkan kesediaannya untuk senantiasa membela kepentingan hukum masyarakat tidak mampu, walaupun Mahkamah Agung RI. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum hanya menyediakan dana yang terbatas.

Faktor Penghambat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara CumaCuma Oleh Posbantuan Hukum Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negri Gedong Tataan
	Berdasarkan keterangan Ibu Dewi Purbasari selaku ketua posbakum adin lampung terkadang dari pihak klien/terdakwa tidak ingin didampingi karena rumornya jika seorang terdakwa didampingi penasehat hukum, jaksa bisa saja melakukan penuntutan yang lebih tinggi, dan ini adalah salah satu penghambat bagi penasehat hukum untuk melakukan pendampingan, padahal sudah ada penunjukan dari kepolisian/pengadilan bahwa seorang terdakwa seharusnya didampingi oleh penasehat hukum, malah yang terjadi seorang klien/terdakwa menolak untuk didampingi. kedua, dalam pemberian bantuan hukum kepada seorang klien itu terbatas anggarannya dari pemerintah, faktanya dalam penangan perkaranya itu dibatasi, sedangkan penanganannya jauh lebih banyak dari pada anggaran yang diberikan, dan itu pun menjadi salah satu faktor penghambat bagi seorang penasehat hukum
	Kendala-kendala yang ditemui penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma adalah di Pengadilan Negeri Gedong Tataan adalah: Pertama, prosedur dalam menghadirkan saksi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri, artinya didalam pembelaan suatu perkara prodeo tidak serta merta dapat menghadirkan saksi yang ditunjuk begitu saja dapat hadir di dalam persidangan guna kepentingan terdakwa terutama saksi tersebut yang menguntungkan terdakwa, akan tetapi seseorang penasehat hukum harus mentaati peraturan atau prosedur yang ada, yakni dengan mengajukan surat yang ditunjukan kepada Pengadilan negeri agar dapat menghadirkan saksi yang dikehendaki baik oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya pada waktu persidangan, karena prosedur itu tentu saja menambah panjang dari waktu sidang yang ditentukan sehingga dapat pula mengakibatkan diundurnya jadwal sidang.
	Dalam Pasal 69 sampai dengan pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antara lain sebagai berikut. 
1.	Bantuan hukum dapat di berikan sejak saat tersangka ditangkap atau di tahan. 
2.	Bantuan hukum dapat di berikan pada semua tingkat pemeriksaan. 
3.	Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap waktu. 
4.	Pembicaraan antara penasehat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara. 
5.	Turunan berita acara di berikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan. 
6.	Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

	Pembatasan-pembatasan hanya dikenakan jika penasihat hukum menyalahgunakan hak-haknya tersebut. Kebebasan-kebebasan dan kelonggaran kelonggaran ini hanya dari segi yuridis semata-mata, bukan dari segi politis, sosial dan ekonomis. Segi-segi yang di sebut terakhir ini juga menjadi penghambat pelaksanaan bantuan hukum yang merata.Adnan Buyung Nasution menulis berikut : Hak asasi manusia secara universal pada dasarnya terbagi ke dalam tiga kerangka besar yaitu hak sipil dan politik, hak ekonomi, sosial dan budaya, serta hak manusia sebagai suatu bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri. Hak sipil dan politik yang dimiliki oleh setiap individu mencakup juga hak asasi di bidang hukum. Negara Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak konstitusional warga negara. Wujud dari hak dalam bidang hukum yaitu dimana setiap orang memiliki hak persamaan di hadapan hukum (equality before the law) dan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian 	hukum yang adil, hak atas perlakuan yang sama dihadapan hukum serta hak perlindungan diri pribadi. Dimana hal tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 34 UUD 1945. Dalam memberikan bantuan hukum ada satu hambatan yang selalu datang dari sebagian masyarakat yang terkadang menganggap bahwa penasihat hukum atau pengacara hanyalah pembela kesalahan orang yang terlibat kasus hukum (tersangka /terdadakwa). Pemahaman yang seperti ini biasanya timbul oleh masyarakat karena, masyarakat kita hanya mempunyai “perasaan hukum”, tetapi belum mempunyai “kesadaran hukum”. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul serta merta dari masyarakat dalam kaitannya dengan masalah keadilan. Sementara kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut yang dilakukan secara ilmiah.
SIMPULAN
1.	Syarat Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma (Prodeo) Dalam Perkara pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Berdasarkan SEMA No 10 Tahun 2010 tentang Bantuan Hukum (saat ini telah dicabut oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan – “Perma 1/2014”), prodeo adalah proses berperkara di pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung RI. Jadi yang berhak mengajukan gugatan/permohonan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) adalah masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis, dengan syarat melampirkan (lihat Pasal 7 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2014): 1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Wilayah setempat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara. 2. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan 72 Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (KPS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu. 
2.	Implementasi Pemberian Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma Oleh Posbantuan Hukum Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Proses pelaksanaan bantuan hukum secara cuma-cuma di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dilaksanakan berdasarkan pada Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Atas tunjukan Pengadilan tersebut penasehat hukum melakukan pembelaan secara cuma-cuma dalam pengertian tidak memungut biaya apapun dari terdakwa. Atas jasa pembelaan tersebut penasehat hukum mendapatkan imbalan dari Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Besaran dana yang diberikan kepada penasehat hukum perkasus adalah Rp.500.00,00, Akan tetapi dana yang disediakan untuk bantuan hukum secara cuma-cuma setiap tahunnya tidak selalu ada, hal itu dikarenakan draf Daftar Isian Pelaksanan Anggaran (DIPA) yang dialokasikan untuk bantuan hukum belum tentu disetujui oleh Pengadilan Tinggi, walaupun demikian memberikan bantuan hukum tetap diberikan bagi terdakwa yang tidak mampu di Pengadilan Negeri Gedong Tataan dengan harus melampirkan surat keterangan tidak mampu dari Kelurahan tempat terdakwa tinggal. 
3.	Faktor Penghambat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma- Cuma Oleh Posbantuan Hukum Pada Perkara Pidana di Pengadilan Negri Gedong Tataan. Hambatan-Hambatan yang ditemui penasehat hukum dalam pemberian bantuan hukum secara cumacuma di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, yaitu: Prosedur dalam menghadirkan saksi harus mengajukan permohonan terlebih dahulu melalui pengadilan negeri, yakni dengan mengajukan surat yang ditunjukan kepada Pengadilan Negeri agar dapat menghadirkan saksi yang dikehendaki baik oleh terdakwa ataupun penasehat hukumnya pada waktu persidangan, dan lagi ada klien/terdakwa yang tidak ingin didampingi padahal sudah ada penunjukan dari pengadilan/kepolisian bahwa seorang terdakwa harus didampingi, adapun dalam hal anggaran yang diberikan pemerintah sangat terbatas, pemerintah membatasi perkaranya yang dapat ditangani, faktanya perkara yang ditangani jauh lebih banyak dari anggaran yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU
Karjadi E Soesilo. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana Dengan Penjelasan Resmi. Bogor. 1997.
Binziad Khadafi. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi. Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi di Indonesia, Jawa Tengah.