Tinjauan Hukum Kerahasiaan Rekam Medis dalam Laporan Kesehatan Ibu dan Anak Berbasis Digital
Abstract
The study aims to explain about legal aspects of medical record data confidentiality in digitally based maternal and child health reports. Teh method of this study is normative legal research with a conceptual approach, then quantitative analysis of legal interpretation. This Study shows confidentiality of information about patients is addressed to all health workers, administrative personnel (not health workers) who have access, and students or students who are obtaining education in every health service facility, both data information stored manually and digitally. The dissemination of personal data without permission is a criminal act and violates the code of ethics. Maintaining the confidentiality of digital-based maternal and child health report data is an obligation for all health workers and administrative personnel who have access to or are involved in this activity and this is protected by the Law but it has not have the specific rule.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Adriano. 2019. Me-review Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. PT. Scopindo, Surabaya.
Amatayakul.Margaret K. 2013. Electronic Health Record A Pratical Guide For Professional and Organization. 2013 (Third). America: AHIMA PRESS.
Hasrul Buamoma. 2016. Medical Record and Informed Consent Sebagai Alat Bukti dalam Hukum Pembuktian. Parama Publishing. Yogyakarta.
Dedi Afandi, et.al. 2021. Buku Ajar Trilogi Kedokteran. Fakultas Kedokteran Universitas Riau.
Edy Susanto, Sugiharto. 2017. Bahan Ajar Rekam Medis dan Informasi kesehatan. Manajemen Informasi Kesehatan IV: Etika Profesi dan Hukum Kesehatan. Jakarta: Kementerian Kesehatan Repulik Indonesia.
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
I Made Pasek Diantha, 2016, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Kencana, Jakarta
Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung
Jusuf Hanafiah dan Amri Amir. 2017. Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan. Edisi 5. EGC Penerbit Buku Kedokteran.
Kode Etik Kedokteran Indonesia. 2012. PB IDI. Jakarta.
Sjamsuhidajat, Sabir Alwy (ed). 2016. Manual Rekam Medik. Konsil Kedokteran Indonesia. Jakarta.
WHO. 2015. Trends in Maternal Mortality: 1990 to 2015. Geneva: World Health Organization.
Jurnal
Brothers, K. B. and Rothstein, M. A. 2015. Ethical, Legal And Social Implications Of Incorporating Personalized Medicine Into Healthcare. Personalized Medicine. P.43–51. Doi: https://doi.org//10.2217/pme.14.65
Budiyanti, R. T., Arso, S. P. and Herlambang, P. M. 2018. Rekam Medis Elektronik Berbasis Cloud. Cermin Dunia Kedokteran Edisi 268. 45(9).
Budhi Rahardjo. 2019. Implementasi Kerahasiaan Informasi Medis Dalam Rekam Medis Pasien. Jurnal Manajemen Informasi dan administrasi Kesehatan. 02(01) . DOI: https://doi.org/10.32585/jmiak.v2i01.448
Ewuoso, C. 2021. Patient confidentiality, the duty to protect, and psychotherapeutic care: perspectives from the philosophy of ubuntu. Theor Med Bioeth 42, 41–59. DOI: https://doi.org/10.1007/s11017-021-09545-0
Flaumenhaft Y, Ben-Assuli O. 2018. Personal health records, global policy and regulation review. Health Policy. 122(8):815-826. doi: https://doi.org//10.1016/j.healthpol.2018.05.002.
Indah Susilowati. 2018. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Privasi Dan Data Medis Pasien Di Rumah Sakit X Surabaya. Jurnal Wiyata, 5 (1). Doi: https://ojs.iik.ac.id/index.php/wiyata/article/view/209.
Makalah
Ni Made Diah. 2021, 12 April. Direktorat Kesehatan Keluarga: Pencatatan dan Pelaporan KIA Sosialisasi e-Kohort dibawakan dalam Workshop Sosisalisasi e-Kohort KIA. Jakarta.
Website
Sustainable Development Goals. diakses: http://www.sdg2030indonesia.org. tanggal 1 Mei 2022
USAID Jalin. 2021. e-Kohort Assement. akses: https://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PA00XS46.pdf. 1 Mei 2022
Peraturan Perundang-Undang
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431
Undang-Undang No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI tahun 2008 nomor 58. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4843
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 232. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5475
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 298. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5607.
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/Menkes/PER III/2008 tentang Rekam Medis
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor Nomor 36 tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/150/2020 tentang Kelompok Kerja Percepatan Penurunan AKI dan AKB
Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/303/2020 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1012
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
