Efektifitas Pemanfaatan Rumah Isolasi Coronavirus Disease (Covid-19) di Desa Markanding Kabupaten Muaro Jambi
Abstract
This study aims to determine and analyze the effectiveness of the use of the Covid-19 isolation house in the village of Markanding, Muaro Jambi Regency. The research method is empirical juridical. The results of his research are in the form of a description of the effectiveness of the use of isolation houses, in which the program is budgeted for through the village budget which turns out to be not utilized or is ineffective to the fullest and even seems in vain. The obstacles encountered in the study were the awareness of the people who were exposed to Covid-19 which did not support where they were closed so they did not notify the officers of the Covid-19 handling post who had their last contact, and the self-isolation treatment stage where some people did not all carry out independent isolation and not also taking advantage of the available isolation houses, besides that it is also related to inadequate infrastructure. So it can be concluded that the isolation house is said to be ineffective.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebiato, Pemberdayaan Masyarakat Dalam Persfektif Kebijakan Publik, Albenta, Bandung, 2019.
Soerjono Soekanto, 1982, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers.
Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013 , Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi , Jakarta : Rajawali Press.
Barda Nawawi Arief, 2013, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung : Citra Aditya , Hlm.
Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Damang, Efektifitas Hukum, http://eprints.umm.ac.id/37848/3/jiptummpp-gdl-bimoaldhys-48543-3-babii.pdf
Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
Muchsan, Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan PTUN Di Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2007
Umar Nain, Relasi Pemerintah Desa Dan Supradesa Dalam Perencanaan Dan Penganggaran Desa, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2017.
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti , Bandung, 2006.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar
Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan.
Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Desa Markanding
Jurnal
Muhammad Jaelani, Peran Gubernur Jambi untuik mengontrol kebijakan pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Covid-19, Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Volume 5, Nomor 2, Oktober 2021.
M. Muslih, Masriyani dan Ryanda Putra Pratama, Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i1.1148
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
