Pertanggung Jawaban Pidana dan Kaitannya dengan Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah Tangga

Maryati Maryati, Usman Usman

Abstract


The neglect of the household in its realm belongs to the realm of civil liability, but can have implications for criminal liability. This article aims to explain the relationship between civil and criminal liability for the neglect of the household. Civil liability of perpetrators of household neglect is based on losses due to neglect of the household, so the perpetrators are required to compensate. Peberian compensation based on the principle of law that the obligations of the husband in accordance with their abilities. Criminal liability is based on the fulfillment of the actus reus element in Article 9 of the Domestic Violence Act, and the mens rea element is intentional or negligent of the perpetrator. Fulfillment of civil liability perpetrators of neglect of the house in khakhatnya eliminate the offensive nature of the perpetrator, so that it should be the basis for stopping the criminal justice process, but there is no legal mechanism that regulates. That is possible through probationary criminal institutions (Article 14a KUHP). For this reason, it is necessary to have rules related to restorative justice and the application of the principle of ultimum remedium in the rules on domestic protection that prioritize civil accountability.

 


Keywords


civil liability, criminal liability, household neglect

Full Text:

PDF

References


Clara Yunita Ina Ola, Khoirul Huda, Andika Persada Putera, “Tanggung Jawab Pertanggungjawaban Perdata Pelaku Penelantaran Rumah TanggaPidana, Perdata Dan Administrasi Asisten Perawat Dalam Pelayanan Kesehatan Desa Swadaya”, Legality, ISSN: 2549-4600, Vol.25, No.2, September 2017- Februari 2018, hlm. 134-14672

Djaja S. Meliala, Hukum Perdata dalam Perspektif BW, Revisi Keempat, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.

Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta : Chhaya Atmapustaka, 2016.

Komisi Nasional Perlindungan Perempuan, “Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018”. Komnas Premepuan, Jakarta, 2019.

Kukuh Subyakto, “Azas Ultimum Remedium Ataukah Azas Primum Remedium Yang Dianut Dalam Penegakan Hukum Pidana Pada Tindak Pidana Lingkungan Hidup Pada Uu Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015.

Moegni Djojodirdjo, Perbuatan Melawan Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 25-27.

Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Cetakan ke-4/Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2013.

Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama Jakarta: Yayasan LBH, 1989.

Septa Candra Pembaharuan Hukum Pidana;Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum PidanaNasional Yang Akan Datang, Jurnal Cita Hukum, No 1 Volume 1 Tahun 2013.

Usman dan Andi Najmi, “Mediasi Penal di Indonesia: Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukumnya”, Undang: Jurnal Hukum, ISSN 2598-7933 (online); 2598-7941 (cetak) Vol. 1 No. 1 (2018): 65-83, DOI: 10.22437/ujh.1.1.65-8, hlm.66.

Velliana Tanaya, “Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen”, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah Vol.47 No.1 Tahun 2013.

Yul Ernis, “Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak di Indonesia (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia),” Jurnal kebijakan Hukum, Volume 10 No. 2 Tahun 2016., hlm. 163.

Peraturan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Rancangan Undang-Undang KUHP Indonesia tahun 2019




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.118

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.