Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan

Wibi Anska Putri

Abstract


HKI is a work declared by creative economic actors as an effort to encourage Indonesia's economic growth. In addition to being a form of legal protection, the existence of one type of HKI namely the brand can be used as a concept as collateral. In fact, there is no legal force to implement this because there are no regulations governing it, causing legal uncertainty for the parties involved, especially regarding the policy of banking institutions in providing credit to cooperatives or UMKM that have been certified. The results of this paper show that the application of collective brand certificates to be used as collateral for bank loans does not yet have legal certainty, and the efforts that can be made by the government are to harmonize regulations, provide counseling on the importance of the existence of HKI, and monitor the balance between applicable rules and reality. which took place in the field. The role of cooperatives or UMKM is to maintain good performance when banking institutions have provided access to capital in the form of credit by implementing the Linkage Program Executing pattern based on the principle of consensus or trust and applying risk management principles in each credit agreement. The social responsibility of banking institutions in this case is to provide easing of collateral and is not commercial in nature.


Keywords


Intellectual Property Rights, Collective Brand, Cooperatives or Micro, Small, and Medium Enterprises, Guarantee, Credit, Banking.

Full Text:

PDF

References


Buku

Akifa P. Nayla, Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba, Yogyakarta: Laksanam, 2014.

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: CV Mandar Maju. 2016.

Djumhana Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.

Hasanuddin Rahman. Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta DIsertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.

Iswi Hariyani dkk, Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit, Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.

Mudrajat Kuncoro dan Suhadjono, Manajemen Perbankan, Teori, dan Aplikasi, Yogyakarta: BPFE, 2002

Peter Mahmud Marzui, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Sentosa Sembiring. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Utama, 2015.

Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 1986, hlm. 85.

Theo Hujibers. Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah Pustaka Filsafat. Yogyakarta: Kanisius, 1990.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998 tentang Bidang/Jenis Usaha yang Dicadangkan untuk Usaha Kecil dan Bidang/Jenis Usaha yang Terbuka untuk Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan Syarat Kemitraan.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor II Tahun 1993 tentang Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.03/Per/M.KUKM/III/2009 tentang Pedoman Umum Linkage Program antara Bank Umum dengan Koperasi.

Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) Nomor: 23/6/UKU perihal Jaminan Kredit Perbankan.

Internet/Jurnal/Tesis

Hukum Online, “Merek Kolektif Solusi Pengusaha UMKM”, https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59a8055f9fb08/merek-kolektif-solusi-pengusaha-umkm diakses pada 21 Agustus 2019.

Tarsisius Murwadji, Paradigma Baru Hukum Jaminan: Penjaminan Hak Pengelolaan Daratan Perairan Kepulauan Melalui Digitalisasi dan E-Cash Collateral, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2, 2016.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i1.128

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.