Kewenangan Eksekusi Riil Pengadilan Negeri terhadap Perkara Konsinyasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Abstract
Article 98 of the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 19 of 2021 concerning the Implementation of Land Acquisition for Development in the Public Interest states that in the event that compensation money has been entrusted to the District Court but the party is entitled to the land still controls the land object, execution can be requested, however The final product consignment application case is in the form of a determination and not a decision and the ruling is not condemnatory in nature, thus causing problems. This research is a normative juridical research that only examines primary, secondary and tertiary legal materials such as statutory regulations, both Law Number 48 of 2009 concerning Judicial Power and the Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R) / Rechtreglement voor de Buitengewesten (Rbg), Republic of Indonesia Government Regulation Number 19 of 2021, Supreme Court Regulation Number 2 of 2021, books and journals. Data collection techniques using document study and analysis were carried out qualitatively, where the results of this research show that there is authority for the Chairman of the District Court to carry out real executions based on the Theory of Authority, Progressive Legal Theory and the Principle of Social Function, and in the future there must be reconstruction and harmonization of norms related to the execution of Land Acquisition consignment cases.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Harahap, M. Yahya, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Jakarta : Gramedia, 1989.
Hartono, Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung : Alumni, 1991.
HR, Ridwan, Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Rajawali Pers, 2011.
Ibrahim, Johny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya : Bayumedia, 2008.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi, Bandung : Alfabeta, 2022.
Limbong, Bernhard, Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan, Regulasi, Kompensasi, Penegakan Hukum, Jakarta : Pustaka Margaretha: 2011.
Mustafa, Marni Emmy, Bunga Rampai Hukum dan Peradilan, Bandung : Alumni, 2016.
Pratiwi, Cekli Setya dan Shinta Ayu Purnamawati, Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP).
Rahardjo, Satijpto, Membedah Hukum Progresif, Kompas : Jakarta, 2007.
Tehupeoiry, Aartje, Makna Konsinyasi Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2017.
Winanrno, Nur Basuki, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008.
Jurnal
Andari, Cicilia Putri dan Djumadi Purwoatmodjo, Akibat Hukum Asas Pemisahan Horizontal Dalam Peralihan Hak Atas Tanah, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 2, (2019).
Arzani, Rezky Apdina, Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Declaratoir Yang Tidak Dapat Dieksekusi, AkMen Jurnal Ilmiah, Volume 15 Nomor 2, (2018).
Arista, Windi, Pelaksanaan Perjanjian Konsinyasi Ditinjau dari Pasal 1338 Kuhperdata, Jurnal Hukum Tri Pantang, Volume 6 Nomor 1, (2020).
Aristeus, Syprianus, Eksekusi Ideal Perkara Perdata berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya ringan (Ideal Execution of Civil Law Based on Principles The Justice Of Correlation In Efforts To Reach Simple, Fast Justice And Light Fee), Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 3, (2020).
Ashfiya, Dzikry Gaosul, Diskursus Pergeseran Konsep Diskresi Pasca Undangundang Cipta Kerja Dan Pengujiannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, Jurnal Hukum Peratun, Volume 6 Nomor 1, (2023).
Badriyah, Siti Malikhatun, Penemuan hukum (rechtvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsscheping) Oleh Hakim Untuk Mewujudkan Keadilan, Jurnal Masalah-Masalah Hukum, Volume 40 Nomor 3, (2011).
Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kajian Putusan Nomor 65/PDT.G/2013/PN-RAP, Jurnal Yudisial, Volume 11 Nomor 1, (2018).
Firmansyah, Arif, Rekonseptualisasi Asas Pemisahan Horisontal Dalam Pertambangan Mineral Dan Batubara di Indonesia, Jurnal Yustisia, Volume 8 Nomor 1, (2022).
Gandara, Moh, Kewenangan Atribusi, Delegasi Dan Mandat, Jurnal Khazanah Hukum, Volume 2 Nomor 3, (2020).
Gerchikova, Adelia Audiana Dkk, Penerapan Ketentuan Dalam Praktik Sita Jaminan Atas Saham Guna Memperoleh Kepastian Hukum, Journal of Judicial Review, Volume 22 Nomor 1, (2020).
Harahap, Zairin, Menyoal Kewenangan Mahkamah Konstitusi Menguji Perppu Kajian terhadap Enam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Yudisial, Volume 7 Nomor 3, (2014).
Harefa, Dios Ferdian Dkk, Fungsi Sosial Hak Milik Atas Tanah Dalam Menunjang Pembangunan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Jurnal Lex Administratum, Volume 8 Nomor 3, (2020).
Huda, M. Choirul, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Prograsif, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, (2018).
Hutabalian, Maslon, Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Kebijakan Konsinyasi Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Kewenangan Negara Terhadap Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Volume 8 Nomor 2, Jurnal Komunikasi Hukum, (2022).
Latifiani, Dian, Permasalahan Pelaksanaan Putusan Hakim, Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER, Volume 1, Nomor 1, (2015).
Lestari, Muji, Optimalisasi Data Podes dan Dana Desa Bagi Percepatan Pembangunan Desa, Jurnal Ilmiah Populer Median, Volume 1 Nomor 01, (2018).
Lukman, Narada, Tinjauan Tentang Kewajiban Pelaporan Transaksi Keuangan Oleh Advokat Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Yang Tidak Sejalan Dengan peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pemberantasan Dan Pencegahan tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Adigama, Volume 2 Nomor 2, (2019).
Lumentut, Evelyn Dkk, Suatu Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap, Jurnal Lex Administratum, Volume 10 Nomor 1, (2022).
Mawey, Andre G., Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, Jurnal Lex Crimen, Volume 5 Nomor 2, (2016).
Melati, Revi, Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Surat Perjanjian Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Di Hadapan Notaris (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1499 K/Pdt/2016), Universitas Sriwijaya, (2020).
Na’im, Rifqi Fadlin, Analisis Problematik Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) (Studi Kasus Pondok Pesantren Darul Ulum Rejoso Kabupaten Jombang), Volume 3 Nomor 6, Novum: Jurnal Hukum, (2016).
Nisa, Candra Ulfatun dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Fenomena Mafia Peradilan terkait Independensi Kekuasaan Kehakiman dalam Perspektif Budaya Hukum di Indonesia, Journal of Judicial Review, Volume 23 Nomor 2, (2021).
Parta, I Wayan dan I Nyoman Gede Remaja, Peranan Kepolisian Dalam Pengamanan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Perdata Yang Bersifat Condemnatoir di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng, Kertha Widya Jurnal Hukum, Volume 8 Nomor 1, (2020).
Prasetyo, Andik, Perlindungan Hukum Bagianak Pelaku Tindak Pidana, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 1, (2020).
Puasa, Rafly Rilandi Dkk, Kewenangan Pemerintah Desa Dalam Peningkata Perekonomian Di Desa Mahangiang Kecamatan Tagulandang Kabupaten Kepulauan Sitaro, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1, (2018).
Sambolon, Eno, Analisis Hukum Kewenangan Pemerintah Pusat Terhadap Penetapan Karantina Wilayah Dan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Universitas Jambi, (2021).
Shahrullah, Rina Shahriyani, Wagiman dan Lindasari Novianti, Perlindungan Hukum terhadap Perusahaan Nasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional Tanpa Perjanjian Tertulis (Studi Kasus di PT. Kundur Prima Karya-Batam), Journal of Judical Review, Volume 17 Nomor 2, (2015).
Shahrullah, Rina Shahriyani, Wagiman dan Yovita, Analisis Yuridis Terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Yang Di Tolak Oleh Pengadilan Negeri Untuk di Eksekusi (Studi Kasus Putusan Nomor 300/II/ARB-BANI-2009), Journal of Judical Review, Volume 18 Nomor 1, (2015).
Sufriadi, Yanto, Konsep Dasar Hak Kepemilikan Berdasarkan Hukum Adat Dan Hukum Islam, Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Nomor 1, (2021).
Susanto, Sri Nur Hari, Metode Perolehan Dan Batas-Batas Wewenang Pemerintahan, Administrative Administrative Law & Governance Journal. Volume 3 Nomor 3, (2020),
Swantoro, Heri dan Haswandi, Dkk, Pedoman Eksekusi Pada Pengadilan Negeri, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, (2019).
Syukri, M. Dkk, Eksekusi Terhadap Putusan Hakim Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Dalam Perkara Faraid Di Mahkamah Syar’iyah Jantho, Syiah Kuala Law Journal, Volume 2 Nomor 3, (2018).
Taluke, Asdian, Eksekusi Terhadap Perkara Perdata Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap (Ingkraah) Atas Perintah Hakim Dibawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri, Volume I Nomor 4, Lex Privatum, (2013).
Wijayanta, Tata, Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14 Nomor 2, (2014).
Situs Web
https://nasional.tempo.co/read/1602659/3-macam-sengketa-tanah-paling-sering-terjadi-solusinya?page_num=1
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1419
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
