Tinjauan Yuridis terhadap Penyebaran Data Pribadi yang Dilakukan oleh Aplikasi Pinjaman Online Ilegal
Abstract
Information technology impacts social, cultural, and economic progress, creating a world that is not limited by time, geography, or distance. Fintech, short for financial technology, is a phrase used to describe technology that facilitates communication between society and society's financial sector. In Indonesia, protecting personal information is a primary concern. This is due to the increasing volume of digital activity, especially transactions involving the submission of personal data by users. A normative approach was used in carrying out this research. This study focuses on the legal or statutory approach. Qualitative analysis is a type of data analysis used in normative legal studies. The latest legal regulations regarding efforts to safeguard personal data, especially related to criminal acts that occur and are carried out by unauthorized pinjol applications, are Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection. The PDP Law serves as a foundation and ensures that everyone's personal information is legally protected, preventing misuse of personal information for purposes that could harm third parties. In addition, the PDP Law provides administrative and criminal sanctions for all crimes related to personal data, including misuse of data and unauthorized access to that data, such as in cases of illegal online loan applications.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Djafar, W., & Komarudin, A. (2014). Perlindungan Hak Atas Privasi di Internet-Beberapa Penjelasan Kunci. Elsam, Jakarta.
Thomas Arifin, Berani Jasi Pengusaha Sukses; Sukses Usaha dan Raih Pinjaman, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018
H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013)
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2017)
I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, (Jakarta, Kencana, 2016)
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi
Peraturan Menteri Kominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (PM 20/2016)
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
Jurnal Ilmiah
Agusta, Hendrawan, Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer to Peer Lending), Krtha Bhayangkara, Vol. 14, No. 2, (2020): 160
Irma, Ramadhani Tripalupi, “Pengelolaan Dokumen Elektronik Layanan Jasa Keuangan Berbasis Financial Technology (Fintech), AKSY: Jurnal Ilmu Akuntansi dan Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 1, (2019): 13-22
Margaretha, Farah, Dampak Electroning Banking terhadap Kinerja Perbankan Indonesia, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 19, No. 3, (2015): 514-516.
Nirwansyah, St., “Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Kemajuan Teknologi Informasi atas Pinjaman Online”, Jurnal Ensiklopedia Vol. 3 No. 5,(Desember 2021)
Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani, “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of The Rights of Online Loan Customers From A Human Rights Perspective), Jurnal HAM, Vol. 11, No. 3, (2020): 355
Suryamizon, Anggun Lestari dan Fauzi Iswari, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Melakukan Pinjaman Uang Secara, Pagaruyuang Law Journal, Vol. 5, No. 1, (2021): 79
Website
https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-OJK-Bersama-Kementerian-atau-Lembaga-Terkait- Berkomitmen-Berantas-Pinjol-Ilegal.aspx
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1459
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |