Peranan Jaksa Penuntut Umum dalam Pengembalian Barang Bukti Kepada Pihak Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur
Abstract
The criminal act committed is very closely related to the evidence or goods, while the evidence will be used to prove the criminal act committed before the court by the prosecutor. An item of evidence will be presented at the evidentiary hearing at trial. Regarding evidence, if the trial verdict states that the evidence will be returned to the party who has the rights, then this action is carried out by the prosecutor in accordance with his authority in implementing the judge's verdict which already has permanent legal force and the basis for this implementation is guided by the quote from the judge's decision. This research aims to study the legal regulations on the implementation of the judge's decision regarding the return of evidence and examine the obstacles to returning evidence to its owner by prosecutors. This type of research is empirical juridical research that uses primary data through interviews with the East Tanjung Jabung state prosecutor's office, as well as secondary data obtained through analysis of secondary, primary and tertiary legal materials. From the results of the research, it was concluded that the legal regulations regarding the process of returning evidence for criminal acts in the jurisdiction of the East Tanjung Jabung district court have gone through a process that involves determining the legal force of the decision and making a letter extracting the judge's decision. Generally, an extract of the decision is issued within approximately one week after the inkracht decision. The prosecutor will receive an excerpt from the decision to prepare a BAP for the judge's decision and prepare a BA for the return of evidence. Then the evidence will be handed over to the individual whose name is listed in the text of the decision made by the judge. There are no time provisions governing the collection of evidence by the owner whose name has been mentioned in the contents of the verdict, so the prosecutor must immediately return the evidence, this is due to concerns that the evidence could pile up at the Prosecutor's Office.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku-buku
Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004.
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Djoko Prakoso, Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di Dalam Proses Pidana, Yogyakarta : Liberty, 2008.
Eddy O.S. Hiarie, Teori Hukum Pembuktian, Jakarta : Erlangga, 2012.
Hamrat Hamid dan Harun Husein, Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana, Jakarta : Rineka Cipta, 1991.
Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandun : Mandar Maju, 2003.
Kelik Pramudya dan Ananto Widiatmoko, Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum, Jakarta : Pustaka Yustisia, 2017.
Koesparmono Irsan, Hukum Acara Pidana, Jakarta : Erlangga, 2017.
Leden Marpaung, Proses Penaganan Perkara Pidana (Penyelidikan Penyidikan), Jakarta : Sinar Grafika, 2008.
Leden Marpaung, Proses Penanganan Perkara Pidana (Kejaksaan dan Pengadilan Negeri upaya hukum dan eksekusi), Jakarta : Sinar Grafika, 2015.
M. Karjadi dan R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor : Politeia, 1988.
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika.
Ratna Nurul Afiah, Barang Bukti dalam Proses Pidana, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2007.
Sarlito Wirawan Sarwono, Teori-Teori Psikologi Sosial, Jakarta : Rajawali Pers, 2015.
Soerjono Soekanto dan R. Otje Salman, Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial, Jakarta : Rajawali Pers, 1987.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta : UI Pers, 1986.
Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002.
Soerjono Soekanto, Tata Cara Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1986.
Sudarsono, Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cipta, 2017.
Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Jakarta : PT. Gramedia, 2012.
Y Wiratna Sujarwenu, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
Yudi Kristiana, Independensi Kejaksaan dalam Penyidikan Korupsi, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Jurnal
Hermayanti, “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi dalam Penerapan Sanksi Administrasi Denda Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah”, Jurnal Universitas Batanghari Jambi, 2020.
Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum yang Efektif”, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No I, 2010.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1461
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |