Implementasi Hukum Progresif oleh Polri dengan Pendekatan Restorative Justice untuk Mewujudkan Keadilan
Abstract
Injustice arises as a result of previous judicial regulations. The Indonesia National Police's efforts to reduce this problem are guided by progressive law with a restorative justice approach to achieve justice. Restorative justice is a method of handling criminal behavior carried out jointly by perpetrators, victims, perpetrators' families, community leaders, religious leaders, traditional leaders, or other stakeholders, which focuses on restoring the original situation and achieving a just resolution through peace. It is hoped that the National Police can achieve substantive justice through proportional, professional and intellectual law enforcement that combines scientific and progressive investigative models. This research aims to analyze the Indonesian legal paradigm in terms of the concept of progressive law, the implementation of progressive law by the National Police through restorative justice and the crime resolution mechanism through restorative justice. Deductive writing is used to obtain a thorough and in-depth understanding of the problems discussed, with the type of research being normative juridical which is analytical descriptive.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Hartono, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.
Rahardjo, Satjipto, Membedah Hukum Progresif, Jakarta : Kompas, 2006
______________, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta : Kompas, 2010.
______________, Sosiologi Hukum: Esai-Esai Terpilih, Yogjakarta : Genta Publishing, 2010.
Tanya, Bernard L, dkk, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Jakarta : Genta Publishing, 2010.
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Republik Indonesia, Peraturan Polri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
Republik Indonesia, Surat Edaran Polri Nomor: SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk mewujudkan ruang digital Indonesia yang bersih, sehat, dan produktif.
Jurnal
Rahardjo, Satjipto, “Hukum Progresif yang Membebaskan”, Jurnal Hukum Progresif, Vol.1, No.1, 2005.
Suka, Ibnu, dkk, “Peran Dan Tanggung Jawab Polri Sebagai Penegak Hukum Dalam Melaksanaan Restorative Justice Untuk Keadilan Dan Kemanfaatan Masyarakat”, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. 13, No. 1, 2018.
S. Sahabudin, “Peradilan Reintegratif Sebagai Model Alternatif Dalam Penyelesaian Kasus-Kasus Ringan Di Indonesia,” Jurnal Masalah-Masalah Hukum Jilid 42, Nomor 3, 2013.
Makalah
Suteki, Kebijakan Tidak Menegakkan Hukum (Non Enforcement of Law) Demi Kemuliaan Keadilan Substantif, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Undip.
Internet
https://polri.go.id/berita-polri/239.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i1.1464
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
