Peranan Krusial Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Aisyah Putri Amini Nst, Murshal Senjaya

Abstract


This study examines the critical role of Civil Servant Investigators (PPNS) in enforcing environmental criminal law under Law Number 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. PPNS holds strategic authority in investigating environmental crimes, such as hazardous waste pollution and ecosystem destruction, yet faces challenges including limited resources, corporate resistance, and suboptimal inter-agency coordination. Employing a normative juridical approach with statutory and case analysis, this research evaluates the effectiveness of PPNS’s role and its collaboration with the police. Findings indicate that enhancing PPNS capacity through training, technological facilities, and regulatory reforms, including broader adoption of the strict liability principle, can improve environmental law enforcement. The study recommends establishing integrated coordination protocols and joint task forces to support environmental sustainability in Indonesia.

Keywords


Civil Servant Investigators, Environmental Criminal Law, Inter-Agency Coordination, Strict Liabilit, Environmental Law

Full Text:

PDF

References


Buku

Arief, B. N. Hukum Acara Pidana: Prinsip dan Praktik. Jakarta : Kencana. 2024

Atmasasmita, R. Forensik Digital dalam Penyidikan Pidana. Bandung : Nusantara. 2024

Hadi, S. Hukum Lingkungan Dan Penegakan Hukumnya. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2020

Hamzah, A. Sistem Penyidikan dalam Hukum Pidana Indonesia. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika. 2023

ND, M. Fajar dan Y. Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2017

Rahmadi, Takdir. Hukum Lingkungan di Indonesia. Jakarta : RajaGrafindo Persada. 2011

Rahmawati, S. Tantangan Penegakan Hukum Lingkungan oleh PPNS: Perspektif Teori Soekanto. Bandung: Penerbit Akademika. 2021

Wibowo, A. Tantangan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan. Bandung : Nusantara. 2021

Wijaya, R. Koordinasi PPNS dan Kepolisian dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan. Jakarta : Erlangga. 2022

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Kitab Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan

Lingkungan Hidup

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penegakan Hukum Administratif dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jurnal

Sitepu, dkk. “Implementasi Hukum Pidana Sebagai Primum Remedium Terhadap Tindak Pidana Perdangan Satwa Yang Dilindungi (Studi Putusan Nomor : 831/Pid. B-LH/2023/PN Tjk)”. ALADALAH : Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora, Vol. 3, No. 2, (2025) : 99-188

Zakariya, Rizki. “Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Melalui Putusan Hakim Yang Berkepastian.” Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1, (2021) : 117-36

Skripsi/Tesis/Disertasi

Annisa'un, Rasyiqah. Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kehutanan Dalam Melakukan Penyidikan Terkait Tindak Pidana Pencucian Uang Pasca Putusan MK Nomor 15/PUU-XIX/2021 (Studi di Dinas Kehutanan Sumatera Barat), Skripsi, Universitas Andalas, 2023

Gunawan, Dani Implementasi Wewenang Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Terhadap Tindak Pidana Kebakaran Lahan, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, 2019




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i2.1906

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.