Analisis Kewenangan Penyidik Kepolisian dan Badan Narkotika Nasional Dalam Penegakan Hukum Pidana Narkotika (Studi Kasus pada Polda Kepri dan Badan Narkotika Propinsi Kepulauan Riau)

Abdul Muchlis Hutabarat, Idham Idham, Henri Aspan

Abstract


Until now efforts to tackle drugs by formal government institutions (Ministry of Health, Immigration, Customs, Police, Narcotics Agency, etc.) as well as by other non-governmental organizations are still not optimal, are less integrated and tend to act individually sectorally. The problem of drug abuse is not handled optimally, so cases of drug abuse tend to increase both in quality and quantity.The problem in this research is how the Legal Arrangement of the Police and National Narcotics Agency Investigations Against Narcotics Criminals, How to Implement the National Police and Narcotics Agency Investigation Authority Against Narcotics Crimes, and what factors are obstacles, and the solution to the National Police and Narcotics Agency Criminal Investigation Authority Narcotics criminal. This research was conducted to determine the Legal Arrangement of the Police and National Narcotics Agency Investigation of Narcotics Criminals, the Implementation of the National Police and Narcotics Agency Criminal Investigation Authority Against Narcotics Criminal Acts, as well as what factors were constraints, and the solution of the National Narcotics and Police Narcotics Investigation Authority Against Criminal Crimes Narcotics. This study uses a descriptive analytical method with a sociological juridical approach (sociological legal research) to study the laws and regulations relating to the process of investigating and investigating non-criminal drugs. The results of this study indicate that the authority of the National Police and Narcotics Agency Investigators in Narcotics Criminal Law Enforcement has basically been implemented well, although there are still many obstacles, especially conflicts in the implementation of the law.

Keywords


Authority of Investigators; Police and National Narcotics Agency; Narcotics Criminal Law Enforcement

Full Text:

PDF

References


Buku

Afrizal. 2016. Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah upaya Mendukung Pengguanaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin Ilmu. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

AR. Sujono dan Bony Daniel, Tarmizi (Ed). 2011. Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Sinar Grafika. Jakarta Timur.

Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana bagian I. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Badan Narkotika Nasional. 2019. Komunikasi Penyuluhan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta. Halaman 7.

Bakhri, Syaiful, 2012. Kejahatan Narkotika dan psikotropika, Gramata publishing, Jakarta hal 3.

Bambang Sunggono, 2008 Metode Penelitian Hukum, (Jakarta:Raja grafindo persada,), hlm 39.

Barda Nawawi Arief, 2005 Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembakan Hukum Pidana, Bandung, Citra Aditya Bakti, , hal.39-40.

Heriadi Willy, S.H., 2015. Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara. UII Press: Yogyakarta.

Harahap, Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, halaman 18

Humas Badan Narkotika Nasional Propinsi Kepri 2020.

Humas Polda Kepri 2020.

Indonesia, Undang-Undang tentang Narkotika, UU No.35 tahun 2009, LN No. 143 tahun 2009, TLN No.5062, Pasal 1 butir 1 dan 2.

Kurniawaty Rosalita Yuliana, 2015 Problematika Penetapan dan Penangkapan Tersangka. Bhineka : Jakarta. Hal 4

Kusno Adi. 2009.Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak, UMM Press. Malang.

Lawrence M.Friedman, 2011 American Law: an Introduction, Second Edition, New York: W.W Norton and Company, 1984, hal.5-6.MahrusAli,. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.hlm 8

Makaro, Taufik. Tindak Pidana Narkotika, Bogor: Ghalia Indonesia, 2015 halaman 27

Marpaung, Laden. Proses Penanganan Perkara Pidana ( penyelidikan dan penyidikan), Sinar Grafika, Jakarta, 2011, halaman 31

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya, P.T Alumni, Bandung, 2012 Halaman 20

Mardjono Reksodiputro, 2007 Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, , hal.93

Mardjono Reksodiputro, 2007 Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi), Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, , hal.6.

Mardjono Reksodiputro 2009, Selayang Pandang Pemikiran Tentang Kriminologi, Makalah yang disampaikan dalam rangka studium Geneale di Dep.Kriminologi Fisip UI, 2009, 8 September hal.14.

Mardjono Reksodiputro 2007, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Jakarta, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, , hal.141-142.

Muladi, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Semarang, Universitas Diponegoro, , hal 1-2.

Mulyadi, Lilik. Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahanya, P.T Alumni, Bandung, 2012 Halaman 20

M. Taufik Makarao, et.al., 2003. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. Halaman 27

M. Yahya Harahap, S.H. 2016, Pembahasan Permasalahn Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan. Sinar Grafika halaman 15.

Nazir, Moh., Ph.D, 2009, Metode Penelitian, Bogor: Ghimia Indonesia,. Hal. 23.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2012), hlm 42.

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia, 2012), hlm 42.

Soedjono Dirdjosisworo. 2016. Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara. Bandung.

Suparmono, G, Hukum Narkotika Indonesia, djambatan, jakarta. .2011 halaman 13.

Suharsil, Tindak Pidana Narkotika, Bogor : Ghalia Indonesia, 2015 halaman 20

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitiaan Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta, Rineka Cipta. 2012, Hal. 22.

Sugiyono, Metode Penelitian Manajemen, Bandung, Alfabeta, 2014, Hal. 384.

TriAndrisman, 2009.Hukum Pidana : Asas Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia. Lampung.Penerbit Universitas Lampung. hlm 12

Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan , Jakarta, Sinar Grafika cet.10, 2000, hal.90.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 9 Tahun 1976, LN

No.37 Tahun 1976, TLN No.3086.

____________ , Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No.3209.

___________ , Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 22 Tahun 1997, LN No 67 Tahun 1997, TLN No. 3698.

____________ , Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU Nomor 30 Tahun 2002, LN No.137 tahun 2002, TLN No.4250

_____________ , Undang-Undang Tentang Narkotika, UU Nomor 35 Tahun

, LN No 143 tahun 2009, TLN No. 5062.

_____________ , Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan

Narkotika Nasional.

Peraturan Kepala BNN Nomor : Per/03/V/2020/BNNP/KEPRI tanggal 12 Mei 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan Dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis Dan

Rehabilitasi Sosial.

Buku Pedoman Thesis, Makalah, Artikel, Jurnal dan Surat Kabar

Buku PedomaN Penyusunan Proposal dan Thesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Batam, 2020.

Website/Internet

https://bnn.go.id/ diakses pada tanggal 6 maret 2020.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i2.225

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.