Kekuatan Hukum Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Mikro pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017

Ahmad Zulfikar

Abstract


In providing credit, banks must be sure that the loaned funds must be able to be returned on time together with the interest and in accordance with the terms agreed upon jointly by the parties concerned in the credit agreement so that in the implementation of the credit agreement so that it can be carried out in a healthy and secure manner. For this reason, the issuance of Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 22 Year 2017 is because microcredit currently has high potential in the use of SKMHT and shows that in microcredit, banks as fund channeling institutions still need guarantees in providing credit facilities so that they are regulated regarding the period of the power of attorney to charge the mortgage up to the end of the principal credit. However, with this regulation, the power of attorney imposes a micro credit guarantee given not increased to the mortgage, the bank as the creditor in providing micro credit to the debtor generally does not control the objects which are physical collateral guarantees, but only has administrative rights. The notary must have extensive knowledge about SKMHT in order to adjust the SKMHT clause both micro and non-micro. With in-depth knowledge of power of attorney, the Notary can ask the client. In this case the Notary's role is to direct the client in the contents of SKMHT so as not to conflict with the law, public order and decency. The agreement must be based on consensus or agreement from the parties that made it. Furthermore, the notary's function in preventing the duration of the power of attorney to charge micro credit dependents can be done by utilizing his position as one of law enforcers by providing legal counseling and to banks.


Keywords


Strength, Law, Power of Attorney Imposing Mortgage, Credit, Micro

Full Text:

PDF

References


Buku

Adrian Sutedi, Hukum Hak Tanggungan, Jakarta : Sinar Grafika, 2012

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung : CV. Mandar Maju, 2016

, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju, 2008

Habib Adjie, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung: PT. Refika Aditama, 2011

, Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009

Hery Shietra, Praktik Hukum Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016

Ishaq, Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017

M. Khoidin, Dimensi Hukum Hak Tanggungan Atas Tanah, Yogyakarta: LaksBang, 2006

Mulyoto, Perjanjian; Tehnik Cara Membuat Dan Hukum Perjanjian Yang Harus Dikuasai, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana, 2006

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2008

Subekti, Perjanjian; Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1990

Yahya Harahap, Pengertian dan Dasar-Dasar Notaris, Jakarta : Erlangga, 2007

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-undang nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Jangka Waktu Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Kredit Tertentu.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 Bentuk Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan.

Internet/Jurnal/Tesis

Abu Jusuf, Etika Jabatan Notaris Sebagai Profesi Hukum, Media Notariat, Nomor 2, 1999

Asep Setiawan, Analisis Yuridis Standar Prosedur Pelayanan Operasional (SPPOP) Notaris Dalam Pembuatan Akta Terkait Klausul Proteksi Diri Notaris Berdasarkan Pasal 15 AYAT (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, Jurnal Akta Vol. 4, No. 1, 2017

Algadita F.R.S, Analisis Yuridis Penggunaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Bagi Kreditur Dalam Menangani Debitur Wanprestasi, Jurnal Private Law, 2014

Randy Putra Tama, Keberlakuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Yang Telah Habis Jangka Waktu, Jurnal Hukum Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya, 2016

https://www.slideshare.net/FredyBagusKusumaningYandi/teori-hukum-dan-penemuan-hukum-notaris-dr-achmad-sulchan




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v3i2.73

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.