Penyelesaian Nonpenal Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Batanghari
Abstract
Domestic violence that occurs in the family and victims of domestic violence also do not want to report violence that occurs in their families, so victims prefer to hide the violence that occurs in their families. To protect victims of domestic violence from perpetrators, the government makes laws and regulations. The type of research in this research is empirical juridical which is carried out directly to the Batanghari Resort Police office with descriptive research specifications. Sources of data are field research and literature. Considering that the research uses an empirical juridical type, the approach used in this research is a sociology of law approach with data collection techniques using interviews and qualitative data analysis. Thus, the results of the study are the non-penal settlement of criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Batanghari Resort Police, namely that non-penal applications have been carried out on perpetrators and newspapers of domestic violence by means of mediation which is directly carried out by the Head of the Women and Children Service Unit as a mediator. The obstacle faced in carrying out non-penal settlements of criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of the Batanghari Resort Police is the minimum number of personnel in the Women and Children Service Unit and there is no special place for non-penal settlements at the Batanghari Resort Police.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
Abintoro Prakoso, Kriminologi Dan Hukum Pidana, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2013
Abintoro Prakoso, Sosiologi Hukum, Yogyakarta : Laksbang Grafika, 2017
Alimuddin, Penyelesaian Kasus KDRT Di Pengadilan Agama, Bandung : CV. Mandar Maju, 2014
Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan) Kedudukan Korban di Dalam Tindak Pidana, Jakarta : PT. Bhuwana Ilmu Populer, 2004
Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Kencana, 2014
C. Maya Indah, Perlindungan Koran : Suatu Perspektif Viktimlgi Dan Kriminologi, Jakarta : Kencana, 2014
Fitrotin Jamilah, KUHP, Jakarta : Dunia Cerdas, 2014
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
I Made Pasek Diantha, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta : Kencana, 2016
Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2), Jakarta : PT. Prestasi Pustakarya, 2011
Justin M. Sihombing, Kekerasan Terhadap Masyarakat Marginal, Yogyakarta : Narasi, 2005
Kif Aminanto, Politik Hukum Pidana 1 Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Pidana Karupsi, Jember : Jember Katamedia, 2016
M. Ali Zaidan, Kebijakan Kriminal, Jakarta : Sinar Grafika, 2016
Roni Wiyanto, Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia, Bandung : CV.Mandar Maju, 2012
R. M. Gatot P. Soemartono, Aritrase dan mediasi di Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1083
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


