Lembaga Bantuan Hukum Bagi Hak Tersangka Dalam Pradilan Pidana di Indonesia

Setly Selva Yuneida, Retno Kusuma Wardani

Abstract


Research aims to analyze the norms related to legal aid in legislation by providing legal protection for suspects and to analyze the role of legal assistance in legal protection of suspects in the criminal justice system in Indonesia. The problems to be examined are regarding the formulation of norms related to legal aid in legislation and the role of legal aid institutions in providing guarantee protection for suspects in the criminal justice system in Indonesia. Research uses a normative juridical approach by collecting primary, secondary and tertiary data. Research uses a conceptual approach and data analysis techniques by interpreting, assessing and evaluating. Based on this research, it was found that in the Criminal Procedure Code there are legal aid norms, in which there are still contradictions with one another (contradiction determinists), as well as provisions governing the role of legal aid, in this case, legal aid institutions have not played a good role, so many rights of suspects who are still neglected during the examination process.


Keywords


legal aid, legal protection, criminal justice

Full Text:

PDF

References


Buku

Pontang Moerad B.M., Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Perkara 2 Edisi Pertama, Alumni, Bandung, 2005

Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, J.P3ES, Jakarta, 1986

Johnny Ibrahim, Teori Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 23 Surabaya, 2006

HB. Sutopo, Metodologi Penelitian Hukum Bagian II, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 1990

Supriyanta, Pendayagunaan Hak Bantuan Hukum Dalam Mendukung Sistem Peradilan Pidana Terpadu, 1996

Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Cet Kedua, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2007

Jurnal

Anom Surya, Kritik Atas KUHAP: Perspektif Teori Hukum, Jurnal Konsititusi Vol 4, 2018

Sugiarto, Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara, Jurnal Online Internasional & Nasional, Jakarta, 2019

Supriyatna, D. (2018). Bantuan hukum yang ideal bagi masyarakat tidak mampu ideal legal aid for the poor society. Jurnal Ilmiah Living Law, 10

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 1 Drt Tahun 1951

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1565 K/Pid/1991

Website

www. mis-consulting, com




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1162

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.