Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani Kejahatan Narkotika Sebagai Kejahatan Transnasional
Abstract
Drug trafficking is growing rapidly and becoming more sophisticated. It has been organized as a transnational crime which is a form of crime across countries. The drug business has transcended cultural and social boundaries and has become a business that knows no boundaries. This has become a serious problem for every country. This is because this case has caused health problems and crime. Indonesia has become a destination country for drug trafficking. The development of this business has also grown once in the country of Indonesia. Indonesia's vast territory and lack of supervision in border areas make it easy to smuggle these illegal goods. That way, the illicit business can continue. Drug abuse can harm people who use it even to the people around them. Therefore, Indonesia has made efforts in dealing with this transnational drug crime. Therefore, the purpose of this journal is to find out the efforts of the government in Indonesia in dealing with this transnational crime.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Atmasasmita, Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
Harris, DJ. Cases and Materials on International Law. London: Sweet & Maxwell, 1979.
Kaligas, O.C. dan Associates. Narkoba dan Peradilannya di Indonesia, Reformasi Hukum Pidana Melalui Perundangan dan Peradilan. Bandung: Alumni, 2012.
Mansur, Dikdik M Arief dan Elisatris Gultom. Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Artikel Jurnal Cetak
Gukguk, Roni Gunawan Raja, and Nyoman Serikat Putra Jaya. "Tindak pidana narkotika sebagai transnational organized crime." Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 1.3 (2019): 337-351.
Helviza, Ira, Zulihar Mukmin dan Amirullah. "Kendala-Kendala Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika di Kota Banda Aceh." Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan Unsiah, Volume 1, Nomor 1 (Agustus 2016): 2.
Rukmana, A. Indra. Perdagangan narkotika dalam perspektif hukum pidana internasional. Diss. Tadulako University, 2019.
Website
https://bnn.go.id/strategi-program-pengiat-p4gn-ditengah-pandemi/
https://kepri.bnn.go.id/kejahatan-narkoba-sebagai-kejahatan-transnasional-kejahatan-lintas-negara/
https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA458271
Peraturan Hukum Nasional dan Hukum Internasional
ASEAN Declaration of Principles to Combat the abuse of Narcotic Drugs.
Instruksi Presiden No.2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024.
Kongres VIII Tentang Prevention of Crime and the Treatment of Offenders.
Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2019 Tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
The United Nations Single Convention on Narcotic Drugs, 1961 (Single Convention, 1961).
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 Tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol Yang Mengubahnya.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang Terorganisasi).
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1245
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
