Pemeliharaan dan Pembiayaan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor 590/Pdt.G/2019/PN.Bks)
Abstract
Child care involves both parents, namely the father and mother, as parties who have responsibility for their children, even though some marriages end in divorce. This research aims to find out and examine how maintenance and financing of maintenance for children after divorce occurs according to statutory regulations. Child care after divorce is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The research method used is a normative or doctrinal juridical type, namely research that refers to legal norms contained in statutory regulations and norms that apply in community life. The research results in decision number 590/Pdt.G/2019/PN.Bks show that fulfilling children's maintenance after their parents' divorce has not gone completely well. This is because the ex-husband, after officially divorcing, no longer carries out his obligations. The conclusion in this problem is that child support is still not being met and it is necessary to establish an official institution so that there is supervision over the provision of child support after divorce, whether it has really been carried out in accordance with the governing law.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Darmabrata, Wahyono, Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia, Jakarta: Rizkita, 2015.
Effendi, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Jakarta: Kencana, 2004.
Hs, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
Joni, Muhammad, dkk, Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Persepektif Konvensi Hak Anak, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen, Jakarta: Bina Aksara, 1994.
Latif, H.M. Djamil, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
Subagyo, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam dan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta : Mahkamah Agung RI, 2011.
Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, Jakarta: PT. RinekaCipta, 1994.
Sunggono. Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Putusan Pengadilan
Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 590/Pdt.G/PN.Bks.
Jurnal
Devy, Soraya dan Doni Muliadi, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO), Jurnal Hukum Keluarga Vol, 2. No.1 (2019) : 123.
Mawarni, Tyas Sekar dan Anjar Sri Ciptorumi Nugraheni. "Upaya Hukum Terhadap Orang Tua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak." Privat Law Vo. 7. No. 2 (2019) : 307-311.
Kusuma, Harvin. “Pengaturan Hukum Pemberian Nafkah Anak Setelah Perceraian Orangtua Dalam Undang-Undang Perkawinan.” Jurnal Kertha Semaya Vol. 9. No.12 (2021) : 1.
Skripsi
Tsamara, Hafira Tsany. “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Orangtua di Kabupaten Klaten.” (Skripsi, Fakultas Hukum, Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia, 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1520
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
