Penerapan Prinsip Mengenal Pengguna Jasa Serta Kepastian Hukum terhadap Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Notaris yang Berafiliasi dengan Biro Jasa
Abstract
Apart from having the authority to make authentic deeds, notaries also have the authority to identify users of their services. The authority of a Notary to apply the principle of recognizing service users is the attribution authority obtained from Permenkumham No. 9 of 2017 and the legal consequences for a Notary who does not apply this principle is that the Notary may be subject to administrative sanctions based on UUJN. In applying the principle of recognizing service users, Notaries are asked to dig up information in the form of the identity of service users and the acquisition of sources of funds which will later be reported to PPATK. In order to approach writing, the author uses a normative juridical research approach. The writing in this research emphasizes the legal norms contained in in legislation and court decisions as well as legal norms inherent in society.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika : Jakarta, 2014.
Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007.
Ishaq. Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis,Serta Disertasi. Alfabeta: Bandung, 2020.
Salman, Otje dan Eddy Damian. Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Bandung: Penerbit PT.Alumni, 2002.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta CV, 2017.
Zakaria, Yando. Etnografi Tanah Adat: Konsep-Konsep Dasar dan Pedoman Kajian Lapangan. Bandung: Agraria Resources Center (ARC), 2018.
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidanan Pencucian Uang
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris
Jurnal
Dewi, Evianti Ristia, dkk. “Legalitas Penandatanganan Akta Partij Secara Elektronik Selama Masa Pandemi Covid-19”, Lex Jurnalica, Vol. 18, No.3, (Desember 2021) : 286.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1593
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


