Implementasi Tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Mendukung Pelaksanaan Fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Abstract
As a regional apparatus tasked with supporting the implementation of the DPRD's duties and functions, the DPRD Secretariat is expected to be able to implement these tasks optimally, especially supporting the implementation of the DPRD's main function in forming Regional Regulations. This research aims to see how it is implemented at the West Tanjung Jabung Regency DPRD Secretariat and what factors influence its implementation. The research type is empirical legal research with a socio legal research approach. Primary data was collected through interviews with respondents from the DPRD Secretariat who were determined using purposive sampling, as well as studying documents that had been compiled and were available at the DPRD Secretariat related to the implementation of programs and activities that had been carried out to support the implementation of the DPRD's functions in the formation of Regional Regulations. 2021 to 2023. Meanwhile, secondary data was collected from library sources, namely related laws and regulations, books and journals. The results show that the implementation of the tasks of the DPRD Secretariat of West Tanjung Jabung Regency is not optimal every year. The factors that influence this are mainly the limited human resources of the DPRD Secretariat and several other factors that need to be followed up for future improvements.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Abdul Gaffar Karim (Editor), Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001
BN. Marbu, DPRD dan Otonomi Daerah, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2005.
Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial, Alfabeta, Bandung, 2012
Hanif Nurcholis, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Gramedia, Jakarta, 2005
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017.
Josef Mario Monteiro, Hukum Pemerinatahan Daerah, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2016.
King Faisal Sulaiman, Dialektika Pengujian Peraturan Daerah Pasca Otonomi Daerah, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,
Misdyanti dan RG. Karta Sapoetra, Fungsi Pemerintahan Daerah Dalam Pembuatan Peraturan Daerah, Bumi Aksara, Jakarta, 1993
Ni’matul Huda, Otonomi Daerah Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2013
Ridwan HR, Hukum Administrasi di Daerah, Yogyakarta, FH UU Press, 2009
Supardan Modeong, Teori dan Praktek Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah, PT. Tintamas Indonesia, Jakarta, 2001
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 40 Tahun 2019 tentang Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
Website
https://journal.ugm.ac.id/abis/article/view/59322
https://jiapi.ut.ac.id/index.php/jiapi/article/view/74
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1666
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
