Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Artificial Intelegence (Deep Fake Porn)
Abstract
The problem of deep fake porn in Indonesia is not a new problem considering that many cases have occurred in the wider community and technological developments cannot be stopped. Easy access in implementing deep fakes means that anyone can create or edit any type of video or photo using the face of someone they want, of course this is done without the consent of the owner of the face so that the perpetrators are obliged to be responsible for their actions. The research applies juridical methods- Normative uses statutory, case and conceptual approaches with descriptive methods to describe legal problems that occur. The aim of this research is to determine criminal liability carried out by perpetrators of sexual violence electronically using Artificial Intelligence (AI) technology. The research results show that specific legal regulations regarding Artificial Intelligence (AI) technology do not yet exist in Indonesia, but there are laws and regulations that can be used to enforce the law. The Pornography Law and the ITE Law have elements that are more comprehensive and clear than other laws and are expected to provide fair punishment for perpetrators. The existence of criminal liability can ensure that only individuals who are responsible for their actions are punished. People who cannot be held responsible for criminal acts of pornography, namely disabled people, those who are not yet adults, carry out office orders and statutory provisions.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
Sinaulan, R.L., Teori Ilmu Hukum, Yogyakarta : Zahir Publishing, 2018.
Wahyuni, Fitri, 2017, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Tanggerang : PT Nusantara Persada Utama, 2017.
Yanuar, T., Hukum Pidana, Jakarta : PT Sangir Multi Usaha, 2022.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidanan Pencegahan Kekerasan Seksual
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Putusan Nomor 48/PUU-VIII/2010 Perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
Surat Keputusan Bersama Menteri Komunikasi Dan Informatika, Jaksa Agung Dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu Dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
Jurnal
Apriyani, Maria Novita, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1, (Juni 2021) : 1.
Eva, Istia U., Neni Ruhaen. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pornografi Melalui Media Sosial”, Bandung Conference Series Law Studies, No. 1, (Januari 2023): 365.
Utama, Andhika Nugraha, Prama Tusta Kesuma, dkk. “Analisis Hukum terhadap Upaya Pencegahan Kasus Deepfake Porn dan Pendidikan Kesadaran Publik di Lingkungan Digital”, Jurnal Pendidikan Tambusai, No. 3, (Desember 2023) : 22.
Mutmainnah, Anti, dkk. “Problematika Teknologi Deepfake Sebagai Masa Depan Hoax yang Semakin Meningkat: Solusi Strategis Ditinjau dari Literasi Digital”, Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi, No. 2, (Februari 2024) : 69.
Putra, Izil Hidayat, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Artificial Intelligence (AI) Berupa Deepfake Pornografi Menurut Peraturan Perundang-Undangan”, Unja Journal Of Legal Studies, No. 2, (Juli 2023): 120.
Susanthy, Vera Rimbawani, “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi dan Undang-Undang Informasi Elektronik”, Gagasan Hukum, Vol. 1, No.1, (September 2019): 120.
Website
http://deeptracelabs.com/reports/.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1725
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
