Perjanjian Nominee Antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia dalam Praktik Jual Beli Satuan Rumah Susun
Abstract
The practice of nominee agreements in the sale and purchase of apartment units between foreign nationals (WNA) and Indonesian citizens (WNI) which is based on the limited ownership of apartment units by WNA. And then it becomes a significant legal issue because when viewed from the legal aspect, it is found that the Nominee Agreement does not meet the objective requirements for the validity of an agreement, which results in the agreement being null and void according to the provisions of the laws and regulations in force in Indonesia. This also has a serious impact and is detrimental to many related parties, and provides legal uncertainty for the parties involved. WNA are not recognized as legal owners, while WNI who are nominees are vulnerable to legal sanctions. Nominee agreements also conflict with the principle of land sovereignty. Unclear regulations and weak law enforcement also worsen the situation. The purpose of this study is to analyze and determine the legality of nominee agreements based on legal regulations in Indonesia, as well as the impact of ownership of apartment units for the parties. Thus, it is known that to overcome this problem, comprehensive legal reform is needed, including regulations that provide legal certainty for all parties in carrying out legal actions, especially agreements, so that they remain within the appropriate legal corridor, without setting aside the principle of freedom of contract.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Fuady, Munir. Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2005.
Hadrian, H. Endang. Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian pada Sistem Peradilan Perdata sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2022.
Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
HS, Salim. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata. Jakarta : PT.RajaGrafindo Persada, 2006.
Mamudji. Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010.
Nasution, Bahdeer Johan. Metode Penelitian Hukum. Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.
Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
Sumardjono, Maria S.W. Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing. Jakarta : Kompas Media Nusantara, 2007.
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 29 Tahun 2016
Tesis
Ali, Yusep Sofiyan. “Analisis Hukum Tentang Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Warga Negara Asing Di Indonesia Dihubungkan Dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok - Pokok Agraria Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 Tentang Pemilikan Rumah Tinggal Oleh Orang Asing”, Other thesis. Bandung: Universitas Komputer Indonesia, 2020. Dipublikasikan.
Hariyadi, Achmad. “Kedudukan Hukum Perjanjian Nominee Antar Sesama Warga Negara Indonesia Dalam Kepemilikan Hak Atas Tanah”, Masters thesis. Surabaya: Universitas Narotama, 2022. Dipublikasikan.
Isra, Muhammad Ibnu. “Penguasaan Hak Atas Tanah oleh Warga Negara Asing Berlandaskan Perjanjian Pinjam Nama”, Undergraduate thesis. Surabaya: Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2023. Dipublikasikan
Jurnal
Ada, R. dan A. Safik, “Analisis Yuridis Kepemilikan Hak Atas Tanah Melalui Perjanjian Nominee Oleh Warga Negara Asing di Indonesia (Studi Putusan Perkara Nomor: 2959 K/Pdt/2022)”, UNES Law Review, Vol.6, No.2, (2024) : 17.
M. Pulungan, dkk. “Akibat Hukum Perjanjian Nominee Dalam Praktek Jual Beli Tanah di Indonesia”, Jurnal Sakato Ekasakti Law Review, Volume 3, Nomor 1, (2024) : 22-35.
Ransa, Heni Nikita & Siti Malikhatun Badriyah. “Kepemilikan Satuan Rumah Susun Bagi Warga Negara Asing Di Indonesia”, Notarius, Volume 16, Nomor 2, (2023) : 10.
Simarmata, Baron Fernanda. “Kepastian Hukum Bagi Warga Negara Asing Dalam Memiliki Rumah Susun Di Indonesia”, Jurnal Notarius, Vol.2, No.1, (2023) : 12-14.
Vania , Clara dan Gunawan Djajaputra. “Keabsahan Penggunaan Kuasa Mutlak dalam Perjanjian Jual Beli (PPJB) Tanah yang Dibuat Oleh Notaris”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 1, No. 2, (November 2018) : 8.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1773
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
