Sertipikat Elektronik dalam Kebijakan Satu Peta dan Satu Data: Reformasi Digital Sistem Pertanahan di Indonesia
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Isnaini dan Anggreni A Lubis, HUKUM AGRARIA: Kajian Komprehensif, Medan: Pustaka Prima, 2022.
Mamudji, Sri, dkk. Buku Panduan Penulisan Karya Ilmiah Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023.
Sekretariat Satu Data Indonesia, dkk. White Paper One Map Policy Summit 2024, Jakarta : Tim White Paper One Map Policy Summit, 2024.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah
Jurnal
Ermala, Eka, dkk. Efektivitas Sertipikat Elektronik Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Mewujudkan E-Government. Jurnal Humaniora, Sosial, dan Bisnis. Vol.3 No.7,.(September 2025): 190.
Hidayah, Syarifaatul. “Tantangan dan Peluang Sertipikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital”, Jurnal Ilmiah Nusantara, Vol 1, No. 6, (November 2024): 187.
Hilmi, Syaiful Ihsan. “Implementasi Pendaftaran Tanah Melalui Elektronik Guna Mewujudkan Kepastian Hukum”, Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik, Vol.2, No. 1, (Februari 2025): 167.
Lubis, Diana. “Pelaksanaan Sertipikat Tanah Berbasis Elektronik: Implementation of Electronic Based Land Certificates”, Jurnal Ilmiah Metadata, Vol.7, No.1, (Januari 2025): 76.
Muri, Dewi Padusi Daeng, Erna Sri Wibawati dan Manda Ika Safitri. “Sertipikat Elektronik Sebagai Jaminan Perlindungan Hak Atas Tanah Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah”, Jurnal USM Law Review Vol 8, No. 2 (Agustus:2025):1137
Rahmawati, Ulfah Dwi dan Moh. Indra Bangsawan. “Urgensi Kebijakan Satu Peta untuk Menyelesaikan Tumpang Tindih Penggunaan Lahan,” Prosiding Seminar Nasional Program Doktor Ilmu Hukum UMS 2022: Penegakan Hukum Berbasis Transendetal (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2022).
Sanjaya, Winny. "Dampak Kebijakan Satu Peta/One Map Policy Di Bidang Pertanahan Terhadap Sertipikat Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Di Indonesia", Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Vol.2, No.2, (April 2023): 225.
Silviana, Ana. “Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) Mencegak Konflik di Bidang Administrasi Pertanahan”, Administrative Law & Governance Journal, Vol. 2, Issue 2, (Juni 2019): 195.
Supriyadi. “Community Of Practitioners : Solusi Alternatif Berbagi Pengetahuan Antar Pustakawan”, Lentera Pustaka Vol 2, No 2, (2016): 85.
Internet
https://www.bappenas.go.id/berita/prinsip-satu-data-hasilkan-data-yang-akurat-bagi-pembangunan-h4w82
https://kbbi.kemdikbud.go.id/.
https://medium.com/cerita-publik/kebijakan-satu-peta-dan-percepatan-pelaksanaannya-3a9d055828f5.
https://data.go.id/news/2024/09/satu-data-indonesia-memperkuat-kolaborasi-pusat-dan-daerah-untuk-mewujudkan-transformasi-digital/590.
https://data.go.id/news/2024/06/tekankan-penguatan-tata-kelola-kelembagaan-satu-data-indonesia-hadiri-rapat-koordinasi-informasi-geospasial-regional-kalimantan/494.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2049
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


