Pemberian Abolisi terhadap Terpidana Korupsi: Tinjauan Yuridis dan Dampaknya pada Integritas Penegakan Hukum (Studi Kasus Tom Lembong)
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Hamzah, Andi. Abolisi, Amnesti, Grasi dan Rehabilitasi dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2015
HS, Salim & Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2014
Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2017
Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif. Jakarta: Kompas. 2008
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. 2010
Yuliandri, “Penegakan Hukum dan Integritas Peradilan dalam Perkara Tipikor”, 2019
Peraturan perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Keputusan Presiden Republik Indonesia tentang Pemberian Abolisi kepada Tom Lembong, 2025.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst
Jurnal
Dewi, Nurhaliza Trie Anna. “Peran KPK Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”. Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2 (2025) : 66
Johari, Teuku Yudi Afrizal. “The Criminal Acts of Corruption asExtraordinary Crimesin Indonesia”. International Journal of Law, Social Science and Humanities (IJLSH), Volume 1, Issue 1, (2024) : 18
Mudzakkir. “Abolisi dalam Perspektif Hukum Pidana”. Jurnal Hukum, UI, (2017) : 25-29
Puanandini, Dewi Asri, dkk. “Korupsi sebagai Kejahatan Luar Biasa: Analisis Dampak dan Upaya Penegakan Hukum”. Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum, Vol. 4, No. 1, (2025) : 45
Website
https://antikorupsi.org/id/skor-cpi-indonesia-jeblok-di-tahun-2025-icw-ekosistem-pemberantasan-korupsi-dirusak-total-oleh
Kompas.com
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2118
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


