Jaminan Pemenuhan Hak Kompensasi Pekerja PKWT pada Perusahaan Alih Daya

Annisa Sarah Fauza, Untoro Untoro

Abstract


Compensation for employees working under Fixed-Term Employment Agreements (PKWT) represents one of the legal protection mechanisms established by Government Regulation Number 35 of 2021. In outsourcing employment relationships, however, the implementation of this entitlement still encounters several practical obstacles that may affect the realization of employees' statutory rights. This study examines the legal framework governing compensation for PKWT employees in outsourcing companies, the factors influencing its implementation, and its conformity with the concept of justice in Islamic law. The study applies a normative juridical method through statutory, conceptual, and historical approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials are examined using qualitative analysis. The results demonstrate that Government Regulation Number 35 of 2021 provides a legal basis and certainty concerning compensation for PKWT employees. Its implementation, nevertheless, has not been completely effective because of shortcomings in labor supervision, varying levels of compliance among outsourcing companies, and limited employee awareness of their legal entitlements. From the perspective of Islamic law, the arrangement is compatible with justice insofar as it promotes the fulfillment of workers' rights, balanced performance of contractual obligations, and respect for human dignity. Accordingly, stronger supervision and compliance are required to support the effective realization of compensation rights for PKWT employees.

Keywords


Compensation Rights, Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Outsourcing Companies, Government Regulation Number 35 of 2021.

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, Zainuddin. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Budiartha, I. Hukum Outsourcing: Konsep Alih Daya, Bentuk Perlindungan, dan Kepastian Hukum. Malang: Setara Press, 2016.

Emirzon, H. Joni, dan Muhamad Sadi Is. Hukum Kontrak: Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada Media, 2021.

Friedman, Lawrence M. Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusamedia, 2019.

Khakim, Abdul. Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Marnisah, Luis. Hubungan Industrial dan Kompensasi (Teori dan Praktik). Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Jurnal

Darmawan, Kevin, Holyness N. Singadimedja, dan Rafan Darodjat. “Perlindungan Hukum Pekerja Tetap Atas Pemutusan Hubungan Kerja Akibat Pemisahan Perseroan (Spin Off) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021.” Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi 2, no. 2 (2025): 68-82.

Dianova, Eriyan Rahmadani, dan Karen Eklesia Gabriella Kaendo. “Tantangan dan Inovasi Ketenagakerjaan dalam Perlindungan Pekerja: Studi Perbandingan Ketenagakerjaan Indonesia dengan Negara Lain.” Jerumi: Journal of Education Religion Humanities and Multidisciplinary 1, no. 2 (2023): 226-232.

Harnani, Mifta Aina, dan Rio Arif Pratama. “Pelindungan Hukum Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Dilakukan Berulang Secara Terus-Menerus.” J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah 4, no. 3 (2025): 2413-2434.

Jahari, Akis, dan Rahmatin Artita. “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Pesangon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.” Case Law: Journal of Law 4, no. 2 (2023): 79-100.

Kusuma, Robby Tejamukti. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Kontrak dalam Sistem Outsourcing Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021." Iblam Law Review 5, no. 2 (2025).

Nopliardy, Rakhmat, dan Ibelashri Justiceka. "Kajian Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dalam Undang-Undang Cipta Kerja." Jurnal Terapung: Ilmu-Ilmu Sosial 4, no. 2 (2022): 10-21.

Nursalim, Chairunnisa Ramadhani Putri, dan Leli Joko Suryono. "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Pada Perjanjian Kerja Outsourcing." Media of Law and Sharia 2, no. 1 (2020): 46-62.

Skripsi

Fenti, Andriani Sayfitri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada PT. Gula Putih Mataram." Skripsi, 2025.

Julina, Muhammad Arsya Putra. "Implementasi Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja di Kabupaten Sleman." Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Mudzakir, Muhammad Hafizh, S. Handayani, dan A. Ahmaturrahman. "Pengaturan Pembayaran Uang Kompensasi dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang Masih Berlangsung Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2022.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v10i2.2192

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com

Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.