Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perespektif Kebijakan Hukum Pidana
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
BPHN, 2008, Perencananaan Pembangunan Nasional Bindang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemindanaan) Jakarta: BPHN.
Muladi, 1995, Kapita Selekta Hukum Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC), 2013, Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara, PBB, new York,
RUU KUHP Tahun 2019
Sudarto, 1981, Masalah Penghukuman dan Gagasan Pemasyarakatan, Kapita Selekta Hukum Pidana, Bandung: Alumni,
Jurnal
Angkasa, 2010, “Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarkataan, Jurnal Dinamikaa Hukum”, Vol 10 Nomor 3 Tahun 2010.
Akmal Fachrurrozy, 2020, “Penologi Pengayoman: Sebuah Tinjauan Pemidanaan dalam Integrasi Ilmu Pengetahuan”, Khatulistiwa Law Review Vol 1 No 1 April 2020.
Galih, Puji Mulyonon dan Barda Nawawi Arief, 2016, “Upaya Mengurangi Kepadatan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia” Jurnal Law Reform Volume 12, Nomor 1.
Hutabarat Rugun Romaida, 2018, “Problematika Lembaga Pemasyarakatan dalam Sistem Peradilan Terpadu” Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni ISSN 2579-6348 (Versi Cetak) ISSN-L 2579-6356 (Versi Elektronik), Vol. 1, No. 1, April.
Maryanto, Diah Rahmawati, Indrati Rini, “Pelaksanaan Pembinaan Yang Bersifat Kemandirian Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Slawi” Jurnal Pembaharuan Hukum Volume I No.1 Januari - April 2014.
Mexsasai Indra, at all, 2016 “Dampak Kelebihan Kapasitas Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pekanbaru Dikaitkan Pemenuhan Hak-Hak Warga Binaan”, JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume III Nomor 2, Oktober 2016.
Waskito Achmad Budi, 2018 “Implementasi Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Integrasi”, Jurnal Daulat Hukum Volume 1 No. 1 Maret.
Sumber Elektronik
Ahmad Sofian, “Pidana Denda Sebagai Alternatif Atas Penjara Yang Penuh Sesak“ https://business-law.binus.ac.id/2016/09/27/pidana-denda-sebagai-alternatif-atas-penjara-yang-penuh-sesak/diunduh 4 September 2019.
Fellyanda Suci Agiesta, https://www.merdeka.com /dunia/5-negara-ini- jumlah-tahanannya- terbanyak- di-dunia-termasuk-indonesia. html, diunduh 8 Nopember 2018.
http://ditjenpp. kemenkumham.go.id/ kilas-berita-perkembangan- peraturan-perundang-undangan/3274-revisi-pp-99-2012-atasi-over-kapasitas-penjara-dalam-jangka-pendek.html, diunduh 5 September 2019.
https://beritagar.id/artikel/ berita/kasus-narkoba- bertambah-45-ribu-narapidana-akan-direhabilitasi, diunduh tanggl 3 September 2019.
https://beritagar.id/artikel/ berita/kasus-narkoba- bertambah-45-ribu-narapidana-akan-direhabilitasi, diunduh tanggl 3 September 2019.
https://nasional. kompas.com/ read/2018/05/03/13245111/ jumlah – narapidana - melonjak- uang-makan-capai-rp-13-triliun, diunduh 8 Nopember 2018.
https://www.bps.go.id/2019.
https://www.kompasiana.com/firmanassiddiqi4297/5ce964baaa3ccd44a64b15ab/faktor-penyebab-over-capacity-rutan-dan-Lembaga Pemasyarakatan. Diunduh tanggl 3 September 2019.
https://tirto.id/ditjen-pas-beri-remisi-idulfitri-112523-narapidana-517-langsung-bebas-d9vm.
https://tirto.id/menkumham-beri-130383-narapidana-remisi-kemerdekaan-indonesia-egsP
ICJR: Pidana Alternatif Bisa Kurangi Kelebihan Kapasitas Pnjara, https://tirto.id/icjr-pidana-alternatif-bisa-kurangi-kelebihan-kapasitas-penjara-dhVB, diunduh tanggal 5 September 2019.
http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly, diunduh 23 Februari 2019.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v4i2.256
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


