Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Merek Dagang Atas Penjualan Barang Palsu pada Platform Marketplace
Abstract
Nowadays technology changes is more advanced. One of the changes caused by the development of information technology is human behavior in realizing the results of their intellectual property. We can view intellectual property through online platforms easily. The Covid-19 pandemic has caused the sale of goods that were offline becomes online. Other than that, there are also a lot of counterfeit goods which has peaked on the marketplace platform. This research aims to gain an understanding of legal protection for brand owners and about legal actions that can be taken by them for selling counterfeit goods on the marketplace platform. The research method used is normative juridical. The results of this study are based on Law no. 20 of 2016 concerning on Marks and GI and Law No. 19 of 2016 concerning Amendments to Law No. 11 of 2008 on EIT in order to obtain more comprehensive protection, trademark owners must first register their trademarks. In addition, efforts that can be made by trademark owners are taking actions such as making complaints to each marketplace platform, resolving alternative disputes, submitting requests for provisional decisions, civil lawsuits by requesting compensation, and criminal sanctions.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Danrivanto Budhijanto, Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0., Bandung: Logoz, 2019.
, Hukum Telekomunikasi, Penyiaran & Teknologi Informasi, Bandung: Refika Aditama, 2010.
Ishaq, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi, Bandung: Alfabeta, 2017.
Muhammad Amirulloh, Cyberlaw: Perlindungan Merek dalam Cyberspace, Bandung: Refika Aditama, 2017.
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
Peraturan Perundang-Undangan:
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan dan Teknologi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Internet/Jurnal:
Shopee, “Bagaimana Saya Bisa Melaporkan Pelanggaran Hak-Hak Saya”, https://help.shopee.co.id/s/article/Bagaimana-saya-bisa-melaporkan-pelanggaran-hak-hak-saya pada 22 Januari 2021.
Dwi Agustine Kurniasih, Perlindungan Hukum Pemilik Merek Terdaftar dari Perbuatan Passing Off (Pemboncengan Reputasi), Jurnal Media HKI Vol. V. No. 6, 2008.
Karenina Aulia Puti C. dkk, “Pelindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal (Well Known Mark) Atas Passing Off Pada Digital Platform Marketplace”. Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 11, 2020.
Muhtarom M. “Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak.” Jurnal Suhuf, Vol. 26 No.1, 2014.
Niru Anita Sinaga dan Muhammad Ferdian. “Pelanggaran Hak Merek yang Dilakukan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce).” Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 10 No. 2, 2020.
Sandra Edelman, et.al., “Annual Review: The Twelfth Annual International Review of Trademark Jurisprudence”, Official Journal of The International Trademark Association, Vol. 95 No. 2, 2005.
Tasya Safiranita Ramli dkk, “Prinsip-Prinsip Cyber Law Pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia”, Jurnal LEGISLASI INDONESIA Vol. 16 No. 3, 2019.
Wibi Anska Putri, “Pelaksanaan Pertanggungjawaban Sosial Perbankan terhadap Koperasi dalam Hal Sertifikasi Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan”, Wajah Hukum, Vol. 4 No. 1, 2020.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.343
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
