Peran Gubernur Jambi Untuk Mengontrol Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Menanggulangi Covid 19
Abstract
In carrying out his duties as Governor, which is an extension of the central government in each province, the Jambi Governor must control the policies that have been imposed by the regional government at the city and district levels in tackling COVID-19. However, in reality until now the system of government in the regional government is still running its own government so it does not coordinate with the Governor as the leader in his regional province. This condition is certainly a problem in running the government system so that it needs to be studied more deeply related to the role of the Governor of Jambi. The subject matter studied in this study is related to the role of the Governor of Jambi in controlling local government policies. So in this case the research method used is a legislative and analytical approach. The research materials used are primary, secondary and tertiary legal materials and data collection techniques, namely literature studies and qualitative analysis techniques. The results of the discussion are that until now the role of the Governor of Jambi has not been carried out in controlling local government policies because the regional government in running its own government is still alone so that it lacks synergy in running the government system in order to cope with the spread of covid-19.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Adi, Rianto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Jakarta : Granit, 2010
Hasbullah, H. M., Kebijakan Pendidikan (Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia), Jakarta : Rajawali Pers, 2015
Ibrahim, Johnny, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayumedia Publishing, 2012
Nugrahani, Farida, Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa, Solo : Cakra Books, 2014
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011
Rahardjo, Mudjia, Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer, Malang : UIN Maliki Press, 2010
Rahayu, Ani Sri, Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya, Malang : Sinar Grafika, 2017
Soekanto, Soerjono, Teori Peranan, Jakarta : Bumi Aksara, 2002
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : Rajawali Press, 2002
Soekanto, Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada, 2006
Sunggono, Bambang, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003
Syagala, Syaiful, Administrasi Pendidikan Kontemporer, Bandung : Alfabeta, 2008
Taufiqurakhman, Kebijakan Publik : Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama (Pers), 2014
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan
Republik Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat corona virus disease 2019 (covid-19)
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19)
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
Republik Indonesia, Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku Dan Papua.
Website
https://editornews.pikiran-rakyat.com/daerah/pr-1312175716/pemerintah-kabupaten-merangin-siapkan-surat-edaran-baru-terkait-ppkm-mikro
https://regional.kontan.co.id/news/berlaku-hingga-23-agustus-ini-daftar-wilayah-ppkm-level-4-di-luar-pulau-jawa-bali
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.721
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


