Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Sebagai Badan Penyelesaian Sengketa Medik Secara Mediasi
Abstract
In Article 60 of Law Number 44 of 2009 concerning Hospitals it is regulated that one of the duties of the Hospital Supervisory Board is to receive complaints and resolve disputes through mediation while the membership of a Provincial BPRS consists of elements of the government, professional organizations, hospital associations, and community leaders. . The purpose of this study was to assess the elements of professional organizations as members of the BPRS, the type of research used was normative juridical using a statutory approach, the results showed that the membership structure of the BPRS from the elements of professional organizations was not neutral, independent and impartial, the principle of mediation that a mediator is required to be able to act neutrally, independently and impartially, thus professional organizations as one of the elements of a BPRS to resolve medical disputes through mediation need to be reviewed.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Bahder Johan Nasution, Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter, Jakarta : Rineka Cipta, 2005
Edi Junaidi, Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik, Jakarta : Rajawali, 2011
Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, Hukum Arbitrase, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003
H. Sudiarto, Zaeni Asyhadie, Mengenal Arbitrase Salah Satu Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004
IDI Kota Bekasi.org, BHP2A (Bidang Hukum Pembelaan dan Pembinaan Anggota) IDI
Legiono dan Nurul Qomariah, Etika Profesi, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan Edisi Tahun 2017
Muladi, Hak Asasi Manusia, Bandung : Refika Aditama, 2009
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta : Intermasa, 1987
Syahrizal Abbas, Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta : Kencana, 2009
Jurnal Ilmiah
Dedi Afandi, Mediasi: Alternatif Penyelesaian Sengketa Medik, Maj Kedokt Indon, Volume 59, Nomor 5 Mei 2009
Gunawan Widjaja, M. Hafisz Aini, Mediasi Dalam Kasus Malpraktik Medis (Kedokteran), Jurnal cakrawala Ilmiah Volume 1 Nomor 6 Februari 2022
Ni Made Mira Junita, I Dewa Gede Dana Sugama, Upaya Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Malpraktik Medis, hal.4
Riska Andi Fitriono dkk, Penegakan Hukum Malpraktik Melalui Pendekatan Mediasi Penal, Jurnal Yustisia, Volume 5 Nomor 1, 2016, Hal.90.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia, UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 138)
Republik Indonesia, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144)
Republik Indonesia, UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153)
Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 N0omor 111)
Republik Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Ketetapan Ketua Mahkamah Agung Tanggal 11 Februari 2010 Tentang Pedoman Perilaku Mediator
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i2.1099
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


