Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Masyarakat Dalam Pendaftaran Dan Verifikasi Partai Politik Sebagai Peserta Pemilihan Umum
Abstract
The requirements for political parties to participate in the general elections in Indonesia include passing the registration and verification stages by the General Election Commission through a platform called the Political Party Information System (Sipol). The verification process consists of administrative and factual verification, which includes research and matching of the requirements as a participant in the general election, one of which is membership in a political party. However, this membership has caused problems due to the rampant acquisition of memberships through the use of the Population Identification Number (NIK). This research aims to assert that personal data must be protected with simultaneous protection as a maximal effort to eliminate the misuse of personal data by political parties. The research method used is normative juridical by using secondary data sources and supported by primary laws, as well as a qualitative descriptive method to collect data through interviews. The results of this research show that the protection of personal data against the misuse of public names is crucial. Thus, laws that regulate the general protection of personal data can be a reference in legal protection efforts in such cases. Moreover, on October 17, 2022, the President of Indonesia has enacted Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, which specifically (lex specialis) regulates the protection of personal data
Keywords
Full Text:
PDFReferences
DAFTAR PUSTAKA
Jurnal
Aditya Susmono Tyas Wisanggeni. “SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK (SIPOL) DALAM VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2019.” Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia 2, no. 2 (May 17, 2021): 204–23. https://doi.org/10.46874/tkp.v2i2.104.
Disemadi, Hari Sutra. “Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia.” Jurnal Wawasan Yuridika 5, no. 2 (2021).
Farhani, Athari, and Faiqah Nur Azizah. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020 : Menciderai Keadilan Bagi Peserta Pemilu.” ADALAH 6, no. 1 (April 17, 2022): 13–26. https://doi.org/10.15408/adalah.v6i1.25698.
Fauzi, Elfian, and Nabila Alif Radika Shandy. “Hak Atas Privasi dan Politik Hukum Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi.” Jurnal Lex Renaissance 7, no. 3 (July 1, 2022): 445–61. https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art1.
Firdaus, Indriana. “Upaya Perlindungan Hukum Hak Privasi Terhadap Data Pribadi dari Kejahatan Peretasan.” Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia 4, no. 2 (December 14, 2022): 23–31. https://doi.org/10.52005/rechten.v4i2.98.
Kurniawan, Febriansyah, and Retno Sari Handayani. “EVALUASI MEKANISME PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU 2019,” 2022.
Lorenza, Dina, and Meri Yarni. “PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KPU PROVINSI JAMBI DALAM MEMVERIFIKASI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU PROVINSI JAMBI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017,” n.d.
Luthfi, Rosihan. “Perlindungan Data Pribadi sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia.” Jurnal Sosial Teknologi 2, no. 5 (May 15, 2022): 431–36. https://doi.org/10.36418/jurnalsostech.v2i5.336.
Manao, Martin Luther, and Asmat Purba. “TRANSPARANSI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN KEANGGOTAAN DAN IMPLIKASI VERIFIKASI FAKTUAL DENGAN SISTEM SAMPEL BAGI MASYARAKAT” 16, no. 1 (2022).
Ramadhani, Syafira Agata. “Komparasi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia dan Uni Eropa,” 2022.
Sultan, Wabil Fadli, and Ariana Yunus. “Perbandingan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2019 dan 2024.” Palita: Journal of Social Religion Research 7, no. 2 (2022): 152–66. http://10.24256/pal.v7i2.3080.
Wibowo, R Dandi Putro, A Heru Nuswanto, and M Junaidi. “MEKANISME PENDAFTARAN PARTAI POLITIK SEBAGAI PESERTA PEMILU DI KOTA SEMARANG,” n.d.
Rujukan Internet
antaranews.com. “Ketua KPU Bali Sebut Kasus Pencatutan Nama Oleh Parpol Sangat Masif.” Antara News, November 5, 2022. https://www.antaranews.com/berita/3224853/ketua-kpu-bali-sebut-kasus-pencatutan-nama-oleh-parpol-sangat-masif.
detikBali, Tim detikNews, Tim. “Catat, Ton! Cara Cek dan Melaporkan Pencatutan Nama-NIK oleh Parpol.” detikbali. Accessed February 21, 2023. https://www.detik.com/bali/berita/d-6291223/catat-ton-cara-cek-dan-melaporkan-pencatutan-nama-nik-oleh-parpol.
Media, Kompas Cyber. “Marak Pencatutan NIK oleh Parpol, Bawaslu: Lapor supaya Bisa Segera Dihapus.” KOMPAS.com, September 22, 2022. https://nasional.kompas.com/read/2022/09/22/13365341/marak-pencatutan-nik-oleh-parpol-bawaslu-lapor-supaya-bisa-segera-dihapus.
Media, Kompas Cyber. “Pencatutan Nama Warga oleh Parpol Hambat Rekrutmen Panwascam dan PPK Halaman all.” KOMPAS.com, September 29, 2022. https://regional.kompas.com/read/2022/09/29/235257878/pencatutan-nama-warga-oleh-parpol-hambat-rekrutmen-panwascam-dan-ppk.
Republika Online. “Bawaslu: Ada Keterbatasan Akses Sistem Informasi Parpol di KPU,” December 15, 2022. https://republika.co.id/share/rmxuw4409.
Republika Online. “Bawaslu Kudus Temukan Ribuan Identitas Ganda Anggota Parpol,” August 30, 2022. https://republika.co.id/share/rhegju436.
Peraturan Perundang-Undangan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020.
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Universal Declaration of Human Right (UDHR).
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1222
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
