Proses Pelaksanaan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana pada Tahap Penyidikan, Penuntutan dan Putusan Pengadilan
Abstract
The form of protection given to children is not optimal, where the law only provides protection in the form of imposing prison sanctions on perpetrators of crimes, while the fundamental rights of children who are victims of crime have not been taken seriously. The form of protection in question is a form of protection after the occurrence of a crime that has a direct effect on the victim, one of which is the granting of the right of restitution. The granting of the right of restitution is a form of compensation for children who are victims of a crime. qualitative in nature to obtain descriptive results.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Bagong Suyanto. “MasalahPendidikan dan Anak Korban Kekerasan”.(Yogyakarta:Suluh Media.2008).
Emilda Firdaus, Sukamarriko Andrikasmi dan Zulkarnaini. “Undang-Undang Perlindungan Anak dan Perempuan”. Pekanbaru:Alaf Riau.2016.
Johnny Ibrahim, “Teori dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif”,Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “Penelitian hukum normatif” (ikhtisar singkat),Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
Peraturan Perundang-undangan
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131.
Jurnal
Achmad Murtadho, “Pemenuhan Santunan Anak Korban Tindak Pidana Kecabulan” Jurnal Hak Asasi Manusia Vol11, No.3 tahun 2020.
Sapti Prihatmini, Fanny Tanuwijaya, dkk, “Pengajuan dan Pemberian Hak Restitusi Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual” Universitas Jember Repository,Vol. 14 No. 1 Juni :Fakultas Hukum Universitas Jember, 2009.
Website
https://www.wartaekspres.com/kpai-anak-korban-tindak-pidana-berhak mendapat-restitution.
https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v7i2.1299
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


