Akibat Hukum Kontrak Elektronik yang dibuat dalam Bahasa Asing
Abstract
Decisions to cancel foreign-language contracts in Indonesia are often linked to non-compliance with the valid terms of the contract regulated in Article 1320 KUH Perdata. The use of language in electronic contracts has become an important issue because the valid conditions of an electronic contract in Article 47 PP No. 71 Year 2019 refer to the valid contractual conditions in Article 1320 KUH Perdata. Furthermore, the absence of legal regulation over non-compliance with the obligation to use the Indonesian language in electronic contracts in Indonesia can create legal uncertainty. This research aims to determine the legal consequences regarding the validity of electronic contracts made in a foreign language in Indonesia. The research method uses normative law research with a five-month activity plan and focuses on non-Indonesian-speaking electronic contract law-related research. This research uses primary, secondary, and non-legal material and is carried out in the library. The result of this study is that although there are no special provisions on the legal consequences of foreign-language contracts, the legal effect is cancellation, cancellation by law, or even remaining in force as long as there is no bad faith or misconduct from the parties.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Adolf, Huala dan Chandrawulan, Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Keni Media, 2019.
Diantha, I Made Pasek, Metodelogi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
Erawati, Elly dan Herlien Budiono, Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Jakarta: Penerbit National Legal reform Program, 2010.
Khairandy, Ridwan, Hukum Kontak Indonesia Dalam perspektif Perbanding (Bagian Pertama), Yogyakarta: Penerbit FH UII Press, 2013.
Kosasih, Johannes Ibrahim, Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2016.
Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, 2020.
Naja, H.R. Daeng, Contract Drafting, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006.
Soeroso, R., Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
Sugeng, Hukum Telematika Indonesia, Jakarta: Prenamedia Group, 2022.
Sumadani, H.U.Udil, Dasar-Dasar Hukum Bisnis, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2013.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa Dan Lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi Dan Transaksi Elektronik
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia
Surat Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.UM.01.01-35 Tahun 2009 Tentang Permohonan Klarifikasi Atas Implikasi Dan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
Jurnal
Ali, Apriyodi, Achmad Fitrian dan Putra Hutomo, “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah, Vol. 1, No. 2, (2022): 272.
Pertiwi, Chintya Indah dan Joko Priyono, “Implikasi Hukum Kontrak Bisnis Internasional Yang Dibuat Dalam Bahasa Asing”, Jurnal Notarius, Vol. 11, No. 1, (2018): 21.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1515
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
