Perlindungan Hukum terhadap Pihak Debitur dalam Perjanjian Fintech (Financial Technology)
Abstract
Legal protection for debtors who use standard clauses in fintech (Financial Technology) agreements and legal certainty for fintech (Financial Technology) debtors. This research is a normative research. The research approach is legislation, conceptual, case. The research method used in this study is using a legal sociology approach with an activity plan carried out in this study for 8 months. The materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials and use data collection techniques used in the form of inventory, systematization and interpretation which are descriptive analysis. The results of the study indicate that the issuance of Law Number 21 of 2011 concerning the financial services authority marks the significant development of legal protection for debtors. Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in Article 18 paragraph (1) determines that Electronic Transactions are stated in an Electronic Contract that binds debtors in an agreement. So that with the existence of a binding contract, there are legal consequences for the debtors, where the debtors have rights and obligations which if violated or not fulfilled, legal action can be taken in the form of filing a lawsuit either in court or outside the court.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Sidabalok, Janus, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006
Marpi, Yapiter, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak: Elektronik dalam Transaksi E-Commerce, Tasikmalaya : Zona Media Mandiri, 2020
Konoras, Abdurrahman, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa secara Mediasi di Pengadilan, Depok : Rajagrafindo Persada, 2017
Soepratignja, Paulus J., Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Yogyakarta : UAJ, 2006
Sugianto, Fajar, Economic Approach to Law, Jakarta : Prenadamedia, 2015
Sidharta, dkk, Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis, Jakarta: Prenadamedia, 2018
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Perubahan Kedua Atas PBI Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik.
Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Financial.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pinjam Meminjam Secara Online.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Ditigal Disektor Jasa Keuangan.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan 18/SEOJK.02/2017 Tentang Pelaksanaan Tata Kelola dan Manajemen Resiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi;
Skripsi
Prastyono, Ananda Salsabila, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Perjanjian Pinjaman Online (Studi Kasus Putusan MA No. 86/Pdt.G/2019/PN. Jkt Pst)”, Skripsi, Fakultas Hukum, Semarang : Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
Jurnal
Anisa, Ira, Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Pinjaman Terhadap Klausula Baku Dalam Perjanjian Layanan Peer-To-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer To Peer Lending Asetku), Jurnal Lex Renaissance, Vol. 7, No. 3, (2022) : 492
Website
https://regional.kompas.com/read/2021/05/19/075914578/sederet-pengakuan-guru-tk-yang-terjerat-utang-pinjol-pinjam-rp-600000?page=all
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v8i2.1544
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
