Konstruksi Kuasa dalam Praktik Jual Beli Tanah
Abstract
The purpose of this research is to analyze the use of power of attorney in land sale and purchase practices. According to KUHPerdata, Article 1792 of the Civil Code governs the delegation of power to sell in the context of real estate transactions in Indonesia. The transfer of land rights can only be executed by the actual owner, whereas this power of attorney is solely for management purposes. Several things can cause the power of attorney to be terminated, including the grantor's withdrawal, the grantee's or the grantor's bankruptcy, or the grantee's notification of termination. The normative juridical approach is utilised for the research. Since the Absolute Power of Attorney deed fails to fulfil the objective requirements according to Article 1320 of the Civil Code, as regulated in the Minister of Home Affairs Instruction No. 14 of 1982, the author argues that it cannot be used to transfer land rights and is thus null and void by law. Government Regulation No. 24 of 1997, Article 39, Paragraph 1, Letter d, forbids the use of absolute power of attorney to transfer land rights; this regulation is still frequently cited even though the instruction is no longer in effect.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
Hs, H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013
Budiono, Herlien. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2014
Budiono, Herlien. Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007
Budiono, Herlien. Perwakilan, Kuasa dan Pemberian Kuasa. Yogkarata: Kongres Ikatan Notaris Indonesia, 2012
Komaruddin, Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bina Aksara, 1994
Subekti, R. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bagian Keenam Belas tentang Pemberian Kuasa, Bagian Kesatu, tentang Sifat Pemberian Kuasa. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 2002
Peraturan Perundang-Undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1982 tentang Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai pemindahan Hak Atas Tanah
Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 28/Pdt.G/2011/PN.Jb
Putusan Pengadilan Negeri Agama Donggala Nomor 423/PDT.G.2011/PA.Dgl
Jurnal
Taufiq, Utomo, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Kuasa Yang Aktanya Dicabut Sepihak Oleh Pemberi Kuasa”, Brawijaya Law Student Journal, (2017) : 4
Siddiq, Rivo Chairun. “Isi Surat Kuasa Dan Batasan Wewenang Penerima Kuasa Di Pengadilan Tata Usaha Negara” (Padang: Universitas Ekasakti Padang, 2021) : 3.
Anggraeni, Shirley Zerlinda dan Marwanto. “Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Waarmerking Legalisasi Dan Akta Notariil”, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol.6, No.4, (2018) : 3
Afrian, Muhammad Eddo. “Kuasa Menjual Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kredit Macet Dikecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru”, JOM Fakultas Hukum, Vol.III, No. 2, (2016) : 8
Skripsi/Tesis
Siddiq, Rivo Chairun. “Isi Surat Kuasa Dan Batasan Wewenang Penerima Kuasa Di Pengadilan Tata Usaha Negara”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Ekasakti. Padang: Universitas Ekasakti Padang, 2021
Suristyo, Laras Hafizhah. “Kekuatan Hukum Perjanjian Jual Beli Tanah Dibawah Tangan Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus: Putusan Nomor: 586/PDT.G/2020/PN.Jkt.Utr)”, Tesis Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta: Universitas Indonesia, 2023
Internet
https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kuasa-jenis-dan-berkahirnya-kuasa/
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1671
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


