Pengalihan Saham atas Harta Bersama Tanpa Persetujuan Pasangan Kawin dalam Perseroan Terbatas
Abstract
Marriage has legal consequences regarding the presence of joint property. Shares, as part of the joint property, can be transferred to another party. However, the transfer of shares without the consent of one of the spouses, whether husband or wife, has the potential to cause legal issues. In the analysis, the Author uses the doctrinal research method, resulting in a descriptive-analytical writing style. The results of the research indicate that if one party, whether the husband or the wife, transfers shares in a Limited Liability Company that are part of the joint property without the consent of the other party, then the transfer is considered invalid and null and void by law because it is carried out by a party who does not have the authority. The notary has the right to refuse to create an authentic deed related to the transfer because such action violates the applicable legal provisions. If the creation of an authentic deed violates the applicable laws and regulations, the deed may be annulled, and the Notary may face sanctions for ethical violations, administrative sanctions, and civil penalties.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Lonna Yohanes Lengkong, Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil. Jakarta : Universitas Kristen Indonesia Press, 2020.
Armia, Muhammad Siddiq. Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum. Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022.
Darmabrata, Wahyono dan Surini Ahlan Sjarif. Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia. Jakarta: Rizkita, 2002.
Lengkong, Lonna Yohanes. Penerapan Asas Mencari Kebenaran Materiil. Jakarta: Universitas Kristen Indonesia Press, 2020.
Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, 2009.
Prodjodikoro, W. Hukum Perkawinan di Indonesia. Bandung: Sumur Bandung, 1974.
Soepomo, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri. Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.
Peraturan Perundang-undangan
Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.
Perubahan Kode Etik Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten 29-30 Mei Tahun 2015.
Jurnal
Ambara, Gede Dwi dan I Wayan Novy Purwanto. “Pertangungjawaban Direksi Pengalihan Aset Perseroan Tanpa Melalui Rups,” Jurnal Kertha Desa, Vol. 8, No. 5, (2020) : 8-9.
Istrianty, Annisa dan Erwan Priambada. “Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung,” Privat Law, Vol. III, No 2, (Desember 2015) : 85.
Musriansyah, Sihabudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Dalam Penjualan Aset Perseroan Berdasarkan Pasal 102 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 2, No. 2, (Desember 2017) : 126.
Rahim, Abdul dan Muhammad Ibnu Fajar Rahim. “Kupas Tuntas Penerapan Prejudiciel Geschil dalam Perkara Pidana,” Pleno Jure, Vol. 11, No. 2, (2022) : 118-119.
Zanasri, Ermia dkk. “Implikasi Hukum Perseroan Terbatas Yang Didirikan Oleh Suami Istri Terhadap Harta Bersama Dalam Perkawinan,” Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 5, No. 2 (2019) : 918.
Prosiding
Aurell, Prudencia dan David Deji, “Alasan Putusan Niet Ontvankelijke Verklaard dalam Praktek Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Bantul,” Prosiding Senapas, Vol 2, No 1 (2024) : 287.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i1.1741
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
