Perlindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn dalam Perspektif Psikologi Hukum

Arfa Shafiyatul Amalah, Rika Kurniasari Abdulgani

Abstract


Advances in information technology have given rise to various new forms of crime in the digital realm, one of which is revenge porn, namely the act of spreading intimate content without consent as a form of revenge, generally carried out by ex-partners. This phenomenon has a serious impact on the psychological condition of victims, especially women, while existing legal instruments often do not provide optimal protection. This research focuses on analyzing legal protection for victims of revenge porn in Indonesia and examining the dynamics of the relationship between the perpetrator and the victim from a legal psychology perspective. The methodology used is normative juridical legal research with a qualitative approach through literature study. Data sources were obtained from primary, secondary and tertiary legal materials, which were then analyzed using descriptive-analytical methods. The findings show that even though there are regulations such as the TPKS Law, ITE Law, and Pornography Law, protection for victims is still not effective. Victims often experience victim blaming, social pressure and psychological trauma without adequate recovery. This research concludes that the current legal protection approach is retributive and does not provide comprehensive recovery for victims. Therefore, an interdisciplinary approach is needed that integrates legal, psychological and gender aspects, as well as strengthening psychosocial rehabilitation as part of restorative justice.

Keywords


Legal protection, Revenge porn, and legal psychology

Full Text:

PDF

References


Buku

Fuady, Munir. Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep. Depok : Rajawali Pers. 2018

Horney, Karen. Psikologi Feminism : Perjalanan, Pergulata, Perdebatan Dan Pencarian. Yogyakarta : IRCiSoD. 2023

Mulyana, Y. Viktimologi 4.0. Bandung : MDP Media. 2022

Sumadikara, T. Subarsyah. Psikologi Hukum Pendekatan Tematis Mengurai Efektivitas Bekerjanya Hukum Dalam Habitatnya. Bandung : Mahara Publishing. 2017

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Mengatur Mengenai Perlindungan Korban Kekrasan Seksual Berbasis Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Mengatur Mengenai Hak-Hak Perlindungan Dan Pemulihan Korban

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Mengatur Mengenai Larangan Daan Sanksi Atas Penyebaran Konten Yang Berbau Pornografi, Dan;

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) Mengatur Mengnai Larangan Mendistribusikan Konten Yang Mengandung Asusila Di Media Elektronik.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Anak.

Jurnal

Apriyani, M. N. “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1, (2021) : 1-10

Ayu, Putri, dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Balas Dendam”, Journal of Lex Philosophy (JLP), Vol. 5, No. 2, (2024) : 611-628

Faizah, Azza Fitrahul dan Muhammad Rifqi Hariri. “Pelindungan Hukum terhadap Korban Revenge Porn sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 3, No. 7, (2022) : 520-541

Fineman, Martha Albertson. The Vulnerable Subject And The Responsive State. Emory Law Journal, Vol. 60, No. 2, (2010): 252-275

Halizah, Luthfia Rahma dan Ergina Faralita. “Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender”, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 11, No. 1, (2023) : 19-32

Maulida, Gina dan Muhamad Romdoni. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder di Media Sosial”, Southeast Asian Journal of Victimology, Vol. 2, No. 1, (2024) : 59-78

Mauliddina, Sintya, dkk. “Revenge Porn Dan Dampak Psikologis Pada Korban: Kajian Psikologis Dan Tinjauan Singkat Hukum”, Ranah Research : Journal of Multidisciplinary Research and Development, Vol. 7, No. 1, (2024) : 367-375

Natasya, Dwi Putri dan Dian Andriasari. “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Kejahatan Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) di Media Sosial Ditinjau dari UU ITE Dan UU Pornografi”, Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS), Vol. 3, No. 1, (2023) : 115-121

Pangesti, A. Ajeng. “Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Revenge Porn”, Jurnal Ilmu Hukum: Alethea, Vol. 7, No. 2, (2024) : 97-113

Putu, N. dan W. Arisanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Kertha Desa, Vol. 9, No. 5, (2021) : 11-22

Rahmawati, Dwita, dkk. “Criminal Acts Revenge Pornography In Terms Of Indonesian Criminal Law”, Legal Brief, Vol. 11, No 5, (2022) : 3194-3202




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v9i2.1968

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.