Upaya Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan Untuk Mengurai Kewenangan Peradilan Umum dalam Mengadili Perkara Sengketa Kepemilikan Tanah

Fahri Erlangga, Irwan Triadi

Abstract


The purpose of this research is to examine the current authority of the general courts and to analyze the efforts to establish a specialized land court as a means to clarify and streamline the jurisdiction of general courts in adjudicating land ownership disputes. Land dispute resolution may presently be pursued through competent judicial bodies, namely the General Courts and the Administrative Courts (PTUN). However, disparities in judicial decisions on similar cases continue to occur, indicating the need for a specialized judicial institution dedicated to addressing land disputes. This study employs a normative juridical methodology, utilizing the statute approach and the conceptual approach. The findings reveal that the current jurisdiction of the general courts in land ownership disputes includes examining, adjudicating, and resolving cases related to the proof of ownership rights or other civil rights over the disputed land. Meanwhile, efforts to establish a specialized land court have been pursued in a serious manner, driven by the complexity, high frequency, and sensitivity of existing land disputes. These efforts refer to the People’s Consultative Assembly Decree No. IX/MPR/2001 on Agrarian Reform and Natural Resource Management, as well as Law No. 48 of 2009 on Judicial Power.

Keywords


Dispute; Land Affairs; Court; Land.

Full Text:

PDF

References


Buku

Ali, Mohammad Daud. Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Islam di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Budiardjo, M. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia. Surabaya: Airlangga University Press, 1987.

Hs., H. Salim dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Komaruddin. Ensiklopedia Manajemen Edisi ke-2. Jakarta: Bina Aksara, 1994.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2019.

Murad, R. Administrasi Pertanahan: Pelaksanaannya dalam Praktik. Bandung: Mandar Maju, 1997.

Santoso, Urip. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah. Jakarta: Kencana, 2010.

Subekti. Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa, 2003.

Sumardjono, Maria S.W. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2005.

Sunggono, Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IX/PR/2001 Tentang Pembaruan Agraria Dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. TAP MPR No. IX/PR/2001

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 22/K/TUN/1998 jo. 16/K/TUN/2000 jo. 93/K/TUN/1996

Jurnal

Kolompoy, Diana “Sengketa Tanah Akibat Perbuatan Melawan Hukum Ditinjau dari UUPA Nomor 5 Tahun 1960”, Lex Privatum , Volume 7, Nomor 4 (2019) : 32

Nurdin, Maharani. “Akar Konflik Pertanahan Di Indonesia”, Jurnal Hukum Positum, Volume 3, Nomor 2 (2018) : 126

Panjaitan, Budi Sastra. “Pengadilan Landreform Sebagai Wadah Penyelesaian Kasus Pertanahan”. Justitia Jurnal Hukum, Volume 4, Nomor 1 (2020) : 19

Rzqila, Rindu Audrye Salma dan Taupiqqurrahman. “Optimalisasi Reforma Agraria Melalui Pembentukan Pengadilan Khusus Pertanahan”. Jurnal USM Law Review, Volume 7, Nomor 1 (2024) : 84

Salutri, Endah dan Teguh Triesna Dewa, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria”, Jurnal Cita Hukum, Volume 2, Nomor 2 (2015) : 303

Sodiki, Achmad. “Menyejahterakan Rakyat Lewat Landreform,” Jurnal 1 Landreform, Volume 1, Nomor 1 (2014) : 30

Tutik, Endah Wiras dan Moh. Saleh, “Urgensi Pembentukan Pengadilan Khusus Agraria dalam Menangani Konflik Sengketa Pertanahan”, JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Volume 5, Nomor 1, (2024): 713

Internet

https://www.tempo.co/ekonomi/kementerian-agraria-klaim-selesaikan-2-161-kasus-pertanahan-sepanjang-2024-1188791.




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2020

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.