Urgensi Pidana Mati Sebagai Pidana Utama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Ahmad, Sufmi Darco. Eksistensi Hukuman Mati Antara Realita dan Desiderata. Bandung : Refika Aditama. 2021
Hafiz, Muhammad. Prinsip Penerapan Terbatas dan Pengurangan Progresif dalam Hukuman Mati dalam buku Hukuman Mati Problem Legalitas dan Kemanusiaan. Malang: In-Trans Institute. 2025
Khairani, Rasyid. Suatu Tinjauan Masalah Pidana Mati dalam Negara Pancasila. Jakarta : Baladika, 2007
P.H. Agustinus. Kapita Selekta Hukum Pidana Militer. Depok : Rajagrafindo. 2019
P.H. Agustinus. Pembaruan Hukum Pidana Militer Sebagai Bagian dari Pembaruan Hukum Pidana Nasional. Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Militer. 2020
Rukmono, Bambang Sugeng. Hakikat Pelaksanaan Hukuman Mati Ditinjau Dari Persfektif Hak Asasi Manusia. Jakarta : Raja Grafindo. 2016
Sahetapy, J.E. Pidana Mati Dalam Negara Pancasila. Jakarta : Citra Aditya Bakti. 2007
Sianturi, S.R. Hukum Penitensia di Indonesia. Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem. 1997
Sianturi. Hukum Pidana Militer di Indonesia. Depok : Rajawali Pers. 2020
Tim Institute for Criminal Justice Reform. Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform. 2017
Wilson. Warisan Sejarah Bernama Hukuman Mati Dalam Buku Politik Hukuman Mati Di Indonesia. Tangerang Selatan : Marjin Kiri. 2016
Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Menyesuaikan Hukum Pidana Pidana Tentara (Staatsblad 1934, No.167) Dengan Keadaan Sekarang
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Jurnal
Aisyah, Sitti. “Tindak Pidana Yang Diancam Dengan Sanksi Pidana Mati Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Collegium Studiosum Journal, Vol. 6, No. 1, (Juni 2023) : 38-45
Gumelar, Ilham dan Gunawan Nachrawi. “Perlindungan Hukum Bagi Anggota Tni Berdasarkan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka)”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 6, No. 2, (Maret 2022) : 4146-4165
Putri, Dita Melati. “Hukuman Pidana Mati dalam KUHP Baru dan Perspektif Abolisionalis serta Retensionis”. Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, Vol. 2, No. 4, (November 2024) : 01-13
Rachmawati, Yulia, et.al. “Pengaruh Reformasi Hukum Militer Terhadap Profesionalisme TNI: Tinjauan Dari Perspektif Disiplin Militer”. Innovative: Journal Of Social Science Research, Vol. 4, No. 5, (2024) : 5319-5327
Ramadhan, Azis Akbar. “Analisis Yurisdiksi Kewenangan Pengadilan Militer Mengadili Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan TNI”. Journal Scientific of Mandalika, Vol 6, No 9, (2025) : 3763-3774
Ridha, Ahmad, et.al. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anggota TNI: Studi Kasus Pengadilan Militer Makassar”. Journal of Lex Generalis (JLS), Vol. 3, No. 8, (2022) : 1294-1306
Syahrial, et.al. “Kajian Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan Anggota TNI Dihubungkan dengan Pasal 103 KUHP”. Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 2, (2025) : 105-114
Wongkar, Natania Djesika. “PeLaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negarar Rpublik Indonesia tahun 1945”. Jurnal Lex Administratum, Vol.XI, No.3, (Mei 2023) : 1-10
Website
https://law.ui.ac.id/topo-santoso-media-indonesia-menyoal-hukuman-mati/
https://mh.uma.ac.id/pengertian-dan-ruang-lingkup-kebijakan-hukum-pidana
https://pusham.uii.ac.id/wpcontent/uploads/2023/05/PIDANA_MATI_DAN_HAK_ASASI_MANUSIA.pdf
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2025
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


