Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana
Abstract
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002
Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021
Lasmadi, Sahuri. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Malang : Litnus, 2023
Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Penyucian Uang
Jurnal
Darusman, Chandra, dkk. “Teknik Pembuktian Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ius Civile, Volume 7, Nomor 1, (2023) : 2
Hafidz, Jawade. “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Sultan Agung Volume XLIV nomor 118, (2009) : 44
Hafrida. “Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 7 (Inovatif), (2013) : 1
Hamrullah, dkk. “Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi”, Jurnal Of Lex Generalis (JLS) Volume 2 Nomor 7, (2021) : 1845
Mait, Rivo Ezra William. “Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Volume IX, Nomor 2 (2020) : 93
Saragih, Yasmirah Mandasari. “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Jurnal Hukum Reponsif Fh Unpab Volume 5 Nomor 5, (2017) : 84
Setiasih, Rini, “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia”, Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan, Volume 7, Nomor 1, (2021) : 3
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2067
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


