Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi di Indonesia dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana

Pibrezia Pibrezia, Sahuri Lasmadi, Hafrida Hafrida

Abstract


The purpose of this research is to determine and analyze the provisions of the burden of proof system for perpetrators of criminal acts of gratification in the Corruption Law. This is to determine and analyze future regulations regarding the burden of proof system for criminal acts of gratification corruption with the above objectives. The research method used is normative juridical, namely the statute approach, the case approach, and the conceptual approach. The research shows that the Corruption Law has not adopted a reverse burden of proof. As explained in the Law, the burden of proof remains on the defendant, but with the application of a balanced and limited burden of proof. Thus, the defendant must prove ownership of assets related to the public prosecutor's charges, not assets derived from the criminal act of corruption. The public prosecutor still requires evidence of receipt of gratification before starting the proof and proof is limited only to values of more than 10 million which must be proven by the public prosecutor first and then proven the opposite by the defendant. However, for values less than 10 million, the burden of proof remains entirely on the public prosecutor.

Keywords


Evidence, Gratification, Corruption, Justice, Criminal.

Full Text:

PDF

References


Buku

Hamzah, Andi. Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana. Jakarta : Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti, 2002

Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta : Mirra Buana Media, 2021

Lasmadi, Sahuri. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Gratifikasi Pada Tindak Pidana Korupsi. Malang : Litnus, 2023

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Penyucian Uang

Jurnal

Darusman, Chandra, dkk. “Teknik Pembuktian Gratifikasi Seks Dalam Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ius Civile, Volume 7, Nomor 1, (2023) : 2

Hafidz, Jawade. “Efektifitas Pelaksanaan Sistem Pembuktian Terbalik Terhadap Perkara Korupsi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Di Indonesia”, Jurnal Sultan Agung Volume XLIV nomor 118, (2009) : 44

Hafrida. “Analisis Yuridis Terhadap Gratifikasi dan Suap Sebagai Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 6 Nomor 7 (Inovatif), (2013) : 1

Hamrullah, dkk. “Efektivitas Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Tindak Pidana Korupsi Gratifikasi”, Jurnal Of Lex Generalis (JLS) Volume 2 Nomor 7, (2021) : 1845

Mait, Rivo Ezra William. “Sistem Pembuktian Terbalik Yang Dilakukan Terdakwa Dalam Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Lex Crimen, Volume IX, Nomor 2 (2020) : 93

Saragih, Yasmirah Mandasari. “Problematika Gratifikasi Dalam Sistem Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Analisis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)”, Jurnal Hukum Reponsif Fh Unpab Volume 5 Nomor 5, (2017) : 84

Setiasih, Rini, “Beban Pembuktian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Indonesia”, Jurnal Penelitian Tindakan dan Pendidikan, Volume 7, Nomor 1, (2021) : 3




DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v10i1.2067

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University
Adress: Fakultas Hukum, Jl.Slamet Ryadi, Broni-Jambi, Kec.Telanaipura, Kodepos: 36122, email: wajahhukum.unbari@gmail.com


Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.