Upaya Pemenuhan Kebutuhan Seksual Warga Binaan Pemasyarakatan Guna Mencegah Penyimpangan Seksual di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Sesuai Dengan Standard Minimum Rules
Abstract
The sexual needs of prisoners become one of the problems in Penitentiary because there are no clear rules that cause prisoners anxiety so that there are many sexual deviations that occur in the Penitentiary. The biological needs of prisoners must be met by the State because they are also included in international instruments Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners. The fulfilment of prisoners rights is regulated in Law No. 12 of 1995 concerning Penitentiary where detainees only lose their freedom but do not lose their rights and dignity as human beings.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
A. Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, Stud Kebudayaan Lembaga Pemasyarkatan di Indonesia, (Bandung: CV Lubuk Agung, 2011), hal. 12
Benjamin Karpman, Sex Life in Prison, Journal of Criminal Law and Criminology (1931-1951), Vol.38, No.5. (Januari-Februari 1948), h. 477
Gerson W. Bawengan., Pengantar Psikologi Kriminil, Jakarta,PT. Pradnya Paramita, 1991, h. 190.
Harison Citrawan. “Seksualitas Dalam Penjara: Studi Tentang Kebutuhan Biologis Narapidana dari Prespektif Hak Asasi Manusia”, dalam Jurnal Widyariset,, Vol. 16, No. , April 2013: 31-38
Kleinig, John, ‘Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners’, Prisoners’ Rights, 2018, 407–20
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh Negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internatonal Covenant on Civil and Political Rights.
Ni Nyoman Ome Tania Langden, I Nengah Suantra, ‘TINJAUAN YURIDIS URGENSI KEBIJAKAN CONJUGAL VISIT SEBAGAI PEMENUHAN HAK BAGI NARAPIDANA’, 1–15
Sulistyawan, A., ‘Membangun Model Hukum Yang Memerhatikan Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan : Telaah Paradigma Konstruktivisme’, Jurnal Ilmu Hukum Riau, 4.1 (2014), 9094
‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN’, 2009, 31–47
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i1.272
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


