Kedudukan Asas Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999
Abstract
The enactment of Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution is a step forward in dispute resolution in Indonesia, especially the settlement of disputes in the field of trade in response to the deadlock in the settlement of trade disputes that require resolutions quickly, cheaply, informally, and maintained interests and the secrets of the parties. However, there are still some rules and practices that are not in line with the principle of arbitration law itself. In this paper will be reviewed and analyzed the position of the legal principle used in resolving disputes through arbitration, so it is hoped that these legal principles can be upheld by all interested parties, if there are legal rules and legal practices that are contrary to this legal principle, they can be ruled out.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Bambang Sutiyoso. 2012. “Akibat Pemilihan Forum Dalam Kontrak Yang Memuat Klausula Arbitrase”,Jurnal Mimbar Hukum. Volume 24 Nomor 1.
Farid Ali, et. al., 2012. Studi Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
Gatot Sumartono. 2006.Arbitrase dan Mediasi di Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
Harry Purwanto. 2009. Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional. Jurnal Mimbar Hukum, Volume 21 Nomor 1
Huala Adolf. 2008.Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional, Refika Aditama, Bandung.
Ishaq. 2009.Dasar-dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
Indonesia Legal Center Publishing. 2008.Kamus Hukum, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.
Iza Fadri. 2013.Politik Hukum Pidana Ekonomi Indonesia: Kebijakan dalam Era Liberalisasi Perdagangan Dunia, PTIK Press.
Jelly Nasseri. 2015. “Eksistensi Konvensi New York Dalam Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia,” Indonesia Arbitration Quaterly Newsletter Volume 7 Nomor 1.
J.J. H. Brugging. 1999. Refleksi Tentang Hukum. Citra Aditya. Bandung.
Madjedi Hasan. 2014. “Ex Aequo Et Bono Decision”, Indonesia Arbitration Quarterly Newsletter Volume 6 Nomor 4.
Mariam Darus. 2003. Beberapa pemikiran mengenai penyelesaian sengketa di bidang ekonomi keuangan di luar pengadilan. bahan seminar dan lokakarya Pembangunan Hukum Nasional ke VIII.
Munir Fuadi. 2006. Arbitrase Nasional AlternatifPenyelesaian Sengketa Bisnis. Citra Aditya Bhakti. Bandung
Nurfauzia, Penyelesaian Wanprestasi pada Perjanjian Jual Belisarana Produksi Pertanian (Saprodi) antara CV Karya Tani dengan Toko Riska Tani, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2
Suleman Batubara dan Orinton Purba. 2013. Arbitrase Internasional: Penyelesaian Sengketa Investasi Asing melalui ICSID, UNCITRAL dan SIAC. Raih Asa Sukses. Depok.
Subekti, Hukum perjanjian, Intermasa, Jakarta.
Sudikno Mertokusumo. 2009.Penemuan Hukum,Liberty, Yogyakarta.
Syafrudin Yudowibowo. 2007. “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia (Sebuah Perspektif Atas UU Nomor 30 Tahun 1999)”,Jurnal Yustisia Edisi Nomor 71.
Peraturan Perundang-undangan
Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138)
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v3i1.45
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
