Pemberantasan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik dari Perspektif Sosiologi Hukum
Abstract
The phenomenon of illegal levies that occur in Government Institutions/Institutions involves individuals and society, which makes a social culture maintained so that it becomes a natural thing. This greatly tarnished the Institutions/Institutions that provided services to the community. The issue of public service is very complex so that people in need and providers of public services tend to perpetuate these illegal levies. Current practices of illegal levies have damaged the joints of community life and caused harm to the people who need them. Like an iceberg phenomenon, illegal fees only appear if caught after legal complaints / actions by law enforcement officials, but there are still many that have not been reported / revealed. The purpose of this study is to contribute ideas in the context of eradicating illegal levies in the public service sector through a legal sociology approach. The type used in the study is normative juridical using the statutory approach.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
Soerjono Soekanto, Mengenal Sosiologi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989.
Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
Zainudin Ali, Sosiologi Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
Peraturan Perundang-Undangan
Undangundang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
Undangundang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Peraturan Presiden Nomor: 87 tahun 2016 tentang Satgas Saber Pungli
Jurnal/Makalah
Moh Toha Solahuddin, Pungutan Liar dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Majalah Paraikatte, Vol. 26, Triwulan III, 2016.
Antonius Galih Prasetyo, Memberantas Pungli Secara Sistemik, Inagara Magazin, Vol I No. 2, Desember 2016.
Eko Budi, Meningkatkan Kinerja UPP Kabupaten/Kota dalam Memberantas Pungli Melalui Strategi Pembinaan dan Penindakan, Makalah diberikan pada Raker Lintas Unit Kerja Saber Pungli se-Propinsi Jambi, tanggal 14-15 November 2018.
Reza Iswanto, Kebijakan Nonpenal oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi terhadap Penyalahguna Narkotika, Jurnal Wajah Hukum, Volume 2 Nomor 2 (Oktober 2018).
Website
Data dari Satgas Saber Pungli Pusat tahun 2016 – 2018, sumber: https://polkam.go.id/tiga-tahun-berjalan-satgas-saber-pungli-lakukan-7-439-ott/ diakses tanggal 2 Februari 2019.
Hisam Sam, Pengertian Pungli dan Faktor Penyebabnya, sunber https://www.dosenpendidikan.com/pungutan-liar-pungli-pengertian-faktor-penyebab-tindak-pidana/, diakses tanggal 2 Februari 2019.
Nur Syam, Penyebab Korupsi, sumber: http://nursyam.sunan-ampel.ac.id/?p=526, diakses pada tanggal 2 Februari 2019.
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v3i1.52
Refbacks
- There are currently no refbacks.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |


