Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Mudung Darat Kecamatan Maro Sebo Kabupaten Muaro Jambi
Abstract
According to the results of observations made by the author in the village of Mudung Darat, Maro Sebo District, Muaro Jambi Regency, the management of village funds, especially the Village Fund Allocation, has not been implemented optimally, especially in the planning and implementation stages of the village fund allocation. This study aims to determine and analyze the Implementation of Village Fund Allocation in Community Empowerment in Mudung Darat Village, Muaro Jambi Regency, to identify and analyze the constraints of Village Fund Allocation Implementation in Community Empowerment in Mudung Darat Village, Muaro Jambi Regency and to identify and analyze the efforts made to overcome the obstacles in implementing Village Fund Allocation in Community Empowerment in Mudung Darat Village, Muaro Regency. This type of research used in this paper is empirical juridical research. The implementation of ADD in carrying out Public Expenditures and community empowerment has not been carried out optimally. The obstacles faced in implementing the allocation are the lack of understanding of the Village Government apparatus regarding the main tasks and functions and the lack of information and socialization to the community. Quality of Human Resources (HR) That Has Not Supported the Management and Implementation of Village Fund Allocation. The culture of mutual cooperation among the people of Mudung Darat Village is starting to fade, and the culture of mutual cooperation is the hallmark of a village.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Azam Awang, Implementasi Pemberdayaan Pemerintah Desa, Pustaka Pelajar, Pekanbaru, 2010.
CST. Kansil, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bitra Indonesia, Medan, 2013.
Didik Sukriono, Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Jurnal Konstitusi Volume 1, PKK Universitas Kanjuruhan Malang, Malang, 2008.
Jefri S.Pakaya, Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13 Nomor 01, 2016.
M. Muslih, Masriyani dan Ryanda Putra Pratama, Pelaksanaan Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi, Jurnal Wajah Hukum, Universitas Batanghari, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2020.
Nurcholis Hanif, Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2009, Dalam buku Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Soerjono Soekanto dan Mamuji Sri, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal. 14. Dalam buku Salim HS, Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Cetakan ke-4, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
Sayogya, Sosiologi Pedesaan, Gadjah Mada University Press ,Yogyakarta, 2000.
Kementrian Keuangan, Buku Saku Dana Desa, Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan, Jakarta, 2017.
Wasisitiono, Sadu dan Irwan Tahir.. Prospek Pengembangan Desa. Jatinangor: 2006
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Tahun 2014 No. 43 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Tahun 2014 No. 6 Tentang Desa.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2014 No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2006 No. 08 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v5i2.738
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
