Urgensi Pembubuhan Meterai Pada Salinan Akta Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020
Abstract
Stamps in documents of a civil nature are very important for legal certainty in fulfilling evidence to be submitted to court. Therefore, stamp duty is very important in terms of proof in court so that in the use of stamp duty there are of course legal rules that regulate it. Even though there are legal rules that regulate it, often the Land Deed Making Officer violates the applicable legal rules. The problem to be studied is the regulation of the use of stamp duty on the copy of the deed of the Land Deed Official and the validity of the copy of the deed of the Land Deed Maker who uses stamp duty as evidence in court. The research method used is normative juridical so that the research is descriptive and the data source comes from secondary data, then this study uses a legal approach and a conceptual approach and analyzes the data using qualitative analysis. As for the results of the research, namely the regulation of the use of stamp duty on the copy of the deed of the Land Deed Official is regulated in Law Number 13 of 1985 concerning Stamp Duty, Draft Law of 2016, Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty and the validity of the copy. Land Deed Officials who use stamps as evidence in court are regulated in Law Number 10 of 2020 concerning Stamp Duty that must put stamps on the signatures of Land Deed Making Officials so that they have legal force and fulfill legal certainty in order to be used as evidence. in the court.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Buku
Aziz Syamsuddin, Proses Dan Teknik Penyusunan Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
Darwan Prints, Hukum Anak Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
Hajar M, Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, UIN Suska Riau, Pekanbaru, 2015
H. F. A.Volmar, Pengantar Study Hukum Perdata, Rajawali Pers, Jakarta, 2004
H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
Ishaq, Metode Penelitian Hukum, Alfabeta, Bandung, 2017
Mahrus Ali, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008
Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta, 1999
Suratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, Alfaera, Bandung, 2015
Teguh Samudra, Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata, Alumni, Bandung, 1992
Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai
Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Republik Indonesia, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan Menteri negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah
Website
https://www.liputan6.com/bisnis/read/4448634/ini-dokumen-yang-wajib-pakai-materai-rp-10000
DOI: http://dx.doi.org/10.33087/wjh.v6i1.814
Refbacks
- There are currently no refbacks.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Wajah Hukum Published by Faculty of Law, Batanghari University |
